Nanggroe.net | Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh melakukan audiensi dengan Organisasi Muda Seudang (OMS), terkait perkembangan dan kejelasan Pilkada Aceh tahun 2022, di kantor KIP Aceh, Jeulingke, Banda Aceh, Jum’at (19/3).
Dilansir Nukilan.id pada Sabtu, (20/3), dalam pertemuan itu, Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Samsul Bahri menyampaikan keluhannya bahwa, Pemerintah Aceh selama ini tidak membantu KIP Aceh dalam menjalankan tahapan Pilkada 2022, selama ini KIP Aceh menjalankan semua kegiatan hanya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang disisihkan, yang seharusnya itu menggunakan anggaran pilkada.
“Kami jujur saja. Selama ini tidak ada uang sepeser pun yang diberikan pemerintah Aceh untuk KIP Aceh,” kata Syamsul saat Audiensi yang dilakukan Muda Seudang di kantor KIP Aceh, Semua yang kita jalankan seperti Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai kalangan, itu uang APBN yang kita sisihkan. Termasuk cemilan di depan adik-adik, itu uang APBN bukan anggaran Pilkada, yang seharusnya itu masuk dalam uang Pilkada,” ungkap Samsul.
Karena tidak memiliki anggaran, Samsul berharap pihaknya di bantu oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar bisa berjuang bersama untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Baca juga :
Terkait Pilkada 2022, DPRA Gelar RDP Dengan Sejumlah Pakar Hukum
“Kami berharap Pemerintah Aceh dan DPRA mengajak kami bersama-sama menghadap ke pemerintah Pusat, berikan kami juga anggaran untuk berangkat, kami tidak punya dana bagaimana mau bergerak. Jika semua komitmen, ayo mari sama-sama, jangan sendiri-sendiri,” harap Samsul.
Sebelumnya, KIP Aceh tidak mau menetapkan Jadwal Tahapan Pilkada, karena tidak jelas adanya anggaran pilkada. Namun, setelah diyakinkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh bahwa anggaran sudah tersedia, maka KIP tanpa ragu menetapkan tahapan pilkada.
“urusan KIP menetapkan tahapan pilkada. Soal anggaran, itu urusan kami,” ulang Samsul mengingat momen ketika di desak DPRA dan Pemerintah Aceh.
Tapi hingga saat ini, kata Syamsul sepuluh hari menjelang tahapan pilkada, anggaran untuk itu belum tersedia.
Baca juga :
KNPI Aceh Utara dukung Pelaksanaan Pilkada Aceh 2022
“Kami sudah lelah dengan berbagai permainan politik ini. Kami (KIP) di mata publik seolah tidak bekerja sama sekali. Padahal kami sudah maksimal dalam bekerja. Tahapan sudah kami tetapkan. Sekarang uangnya gak ada,” jelasnya.
Sementara itu, Devisi Anggaran KIP Aceh, Ranisah menjelaskan terkait anggaran pelaksanaan pilkada Aceh bahwa, pihaknya sudah memberitahukan perihal adanya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang memberlakukan E.Budgeting dan tidak tersedianya nomenklatur dan kode rekening untuk dana Pilkada dalam aturan baru tersebut.
“Pada Mei 2020 kami sudah menyerahkan Rancangan Kebutuhan Anggaran Pilkada ke Pemerintah Aceh. Kami juga sudah menjelaskan perihak E.Budgeting itu sekitar bukan Februari 2020” terang Ranisah.
Selain itu, Dalam kesempatan yang sama, Divisi Sosialisasi Akmal Abzal juga menilai tidak berjalannya Pilkada Aceh sebagaimana harapan, tidak terlepas faktor eksternal yaitu menurunnya animo masyarakat dan hal tersebut karena trust publik.
“Pilkada 2017 lalu, saya komisioner KIP juga. Pada saat itu partisipasi publik itu sangat tinggi. Sehingga semuanya terdorong untuk bergerak. Sekarang, kami hanya melihat Muda Sedang yang sejak awal kami melihat terus aktif mendorong Pilkada terlaksana. Dan kemarin ada Aceh Sosial Comunity,” terangnya.
