BANDA ACEH, NANGGROE.MEDIA | Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Aceh, Muhammad Fadli, S.H., CPLA, menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengungkapan laboratorium gelap narkotika di Kabupaten Pidie, Aceh, dengan barang bukti hampir 1,2 ton sabu.
Menurut Fadli, pengungkapan kasus berskala besar tersebut merupakan langkah penting dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda Aceh dan Indonesia, dari ancaman peredaran narkotika. Ia menilai, keberhasilan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan jaringan narkoba hingga ke akar-akarnya.
“Kami dari HMI Badko Aceh menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan seluruh jajaran yang telah mengungkap laboratorium gelap narkotika di Aceh. Ini bukan sekadar keberhasilan penegakan hukum, melainkan upaya nyata menyelamatkan masa depan jutaan anak bangsa dari ancaman narkoba. Kami berharap langkah tegas ini terus berlanjut dan tidak berhenti pada pengungkapan kasus semata,” ujar Fadli.
Diketahui, tim gabungan melakukan penindakan serentak pada 21 Oktober 2026 di lima lokasi yang tersebar di Kabupaten Pidie, Bireuen, Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe. Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan hampir 1,2 ton bruto narkotika, termasuk sekitar 500 kilogram sabu kristal dan 20 drum berisi metamfetamin cair.
Sebanyak 11 orang turut diamankan, terdiri atas dua warga negara asing dan sembilan warga negara Indonesia. Penyidik masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak serta jaringan yang berada di balik kasus tersebut.
Fadli menilai, pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkotika di Aceh tidak dapat dipandang sebagai persoalan kriminal biasa. Dugaan keterlibatan jaringan internasional dan keberadaan fasilitas produksi narkotika di wilayah Aceh menjadi peringatan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kerja serius, terukur, dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Ketika narkotika diproduksi dan diedarkan dalam jumlah sebesar itu, yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan daerah, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Karena itu, kami berharap aparat tidak hanya menyita barang bukti, tetapi juga menelusuri bandar utama, jalur distribusi, aliran dana, serta pihak-pihak yang melindungi jaringan tersebut apabila ditemukan berdasarkan hasil penyidikan,” tegasnya.
Fadli turut menyoroti besarnya tantangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Berdasarkan hasil survei nasional yang dipublikasikan BNN pada Desember 2025, prevalensi penyalahgunaan narkoba periode 2023-2025 tercatat sebesar 2,11 persen atau setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk.
Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran tahun 2023 sebesar 1,73 persen. Data ini menjadi pengingat bahwa persoalan narkotika membutuhkan strategi pemberantasan sekaligus pencegahan yang konsisten.
Menurut Fadli, angka tersebut tidak boleh sekadar menjadi statistik dalam laporan pemerintah. Di balik setiap angka terdapat persoalan kesehatan, keluarga, pendidikan, produktivitas, dan masa depan generasi muda yang harus menjadi perhatian bersama.
Ia juga mengingatkan bahwa bahaya narkotika tidak hanya berkaitan dengan ketergantungan, tetapi dapat berdampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan bahwa penggunaan zat psikoaktif sejak usia dini berkaitan dengan peningkatan risiko ketergantungan dan masalah kesehatan pada masa dewasa. Sementara itu, penggunaan metamfetamin atau sabu dikaitkan dengan berbagai gangguan kesehatan, termasuk kecemasan, depresi, gangguan konsentrasi, paranoia, hingga psikosis.
“Generasi muda adalah modal utama pembangunan Indonesia. Jika mereka kehilangan masa depan akibat narkotika, kita bukan hanya menghadapi persoalan kesehatan dan keamanan, tetapi juga kehilangan potensi intelektual, tenaga produktif, serta calon pemimpin bangsa. Oleh sebab itu, pemberantasan narkoba harus berjalan beriringan dengan pendidikan, penguatan keluarga, penyuluhan, dan akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan,” kata Fadli.
Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki tanggung jawab kebangsaan, Fadli menegaskan bahwa HMI Badko Aceh siap mendukung dan membangun kolaborasi dengan Polri serta lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.
Menurutnya, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton ketika masyarakat menghadapi ancaman peredaran narkoba. HMI dapat mengambil peran melalui edukasi di kampus, diskusi publik, kampanye antinarkoba, penguatan literasi hukum, serta pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan.
“Kami siap menjadi mitra strategis Polri dalam membangun gerakan bersama melawan narkotika di Aceh. HMI memiliki jaringan kader di berbagai daerah dan lingkungan perguruan tinggi. Potensi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat edukasi, membangun kesadaran masyarakat, dan mendorong generasi muda menjauhi narkoba,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar kolaborasi tersebut dilakukan secara konkret melalui program edukasi antinarkoba di kampus dan sekolah, dialog bersama aparat penegak hukum, serta mekanisme pelaporan masyarakat yang aman dan bertanggung jawab.
Fadli menambahkan, upaya pencegahan perlu disertai pendekatan kemanusiaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum harus diarahkan secara tegas kepada jaringan produksi, bandar, pengedar, dan pihak lain yang terbukti terlibat, sementara korban penyalahgunaan perlu memperoleh penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan rehabilitasi.
Selain narkotika, Fadli meminta agar pemberantasan tambang ilegal di Aceh juga menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Menurutnya, aktivitas pertambangan tanpa izin yang melanggar hukum berpotensi merugikan negara, merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, dan menimbulkan konflik sosial.
Ia berharap Polri bersama pemerintah daerah, instansi lingkungan hidup, dan aparat terkait memperkuat pengawasan serta menindak aktivitas pertambangan ilegal berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Persoalan narkotika dan tambang ilegal sama-sama membutuhkan keberanian, konsistensi, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Kami berharap aparat menindak siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk apabila ditemukan pihak yang memiliki pengaruh atau kekuasaan. Hukum harus ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan kedudukan seseorang,” tegasnya.
Fadli juga mengingatkan bahwa penindakan tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan. Dalam kasus pertambangan ilegal, penyelidikan perlu menelusuri pemodal, pemilik manfaat, rantai distribusi, serta dugaan keterlibatan pihak lain apabila didukung alat bukti yang cukup.
Menutup pernyataannya, Fadli berharap pengungkapan hampir 1,2 ton sabu di Aceh menjadi awal dari langkah yang lebih luas dalam memutus rantai peredaran narkotika, memperkuat pengawasan wilayah, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.
Ia menegaskan, dukungan HMI terhadap Polri merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional serta akuntabel.
“Apresiasi ini bukan berarti menghilangkan ruang kritik terhadap institusi penegak hukum. Justru keberhasilan yang patut diapresiasi harus menjadi standar untuk memperkuat kinerja ke depan. Kami berharap Kapolri terus mendorong pemberantasan narkotika dan kejahatan lingkungan secara konsisten, termasuk di Aceh. HMI siap berkolaborasi demi menyelamatkan generasi muda dan mewujudkan Aceh yang lebih aman, sehat, serta bermartabat,” tutup Fadli.
