ACEH TENGGARA, NANGGROE.MEDIA | Desakan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh melakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mengemuka di tengah sorotan publik mengenai kondisi fiskal daerah yang mengalami defisit sekitar Rp121,298 miliar pada Tahun Anggaran 2026.
Desakan tersebut disampaikan Martha Beruh, salah seorang masyarakat Aceh Tenggara sekaligus demisioner Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Aceh periode 2020-2022.
Pernyataan itu disampaikan Martha melalui video yang diunggah di sejumlah akun media sosial pribadinya pada Kamis, 1 Oktober 2026. Video tersebut kemudian menjadi perbincangan di tengah masyarakat Aceh Tenggara karena menyoroti persoalan defisit daerah, transparansi anggaran hingga sejumlah alokasi belanja yang menurutnya perlu diperiksa.
Dalam video tersebut, Martha secara terbuka meminta BPK Perwakilan Aceh turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya untuk menjelaskan kondisi defisit serta sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran tersebut.
“Hari ini kita akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Aceh, agar turun audit total keuangan Aceh Tenggara,” kata Martha.
Anggaran Turun, Defisit Justru Membesar
Martha menyoroti perbandingan APBK Aceh Tenggara 2025 dan 2026.
Menurutnya, APBK 2025 berada di kisaran Rp1,345 triliun dengan defisit sekitar Rp41 miliar. Sementara pada 2026, total anggaran turun menjadi sekitar Rp1,224 triliun, tetapi defisit justru meningkat menjadi sekitar Rp121,298 miliar.
“Anggaran turun jadi Rp1,224 triliun, tapi defisit malah naik jadi Rp121 miliar. Logikanya di mana?” ujarnya.
Secara resmi, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara bersama DPRK telah menyepakati APBK 2026 dengan total sekitar Rp1,224 triliun. Dalam nota keuangan pengantar Rancangan Qanun APBK 2026 yang disampaikan Bupati Aceh Tenggara H.M. Salim Fakhry, defisit anggaran tercatat sekitar Rp121,298 miliar.
Struktur pendapatan daerah 2026 antara lain menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp105,224 miliar, yang terdiri dari pajak daerah Rp11,539 miliar, retribusi daerah Rp2,887 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp88,300 miliar.
Soroti Anggaran Gedung Polres, Kejaksaan, dan Sound System
Tidak berhenti pada persoalan defisit, Martha juga menyoroti sejumlah alokasi anggaran yang menurutnya diberikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kepada instansi vertikal.
Ia menyebut, di antaranya terdapat anggaran sekitar Rp3 miliar untuk pembangunan gedung Polres/Polsek Aceh Tenggara.
Selain itu, Martha juga menyinggung adanya alokasi sekitar Rp2 miliar untuk pembangunan gedung Kejaksaan Negeri, serta anggaran pengadaan sound system bagi Kejaksaan.
Menurut Martha, sejumlah alokasi tersebut perlu dibuka secara terang kepada masyarakat, terutama mengenai sumber anggaran, nomenklatur kegiatan, mekanisme penganggaran, dasar pemberian, hingga realisasi penggunaannya.
Sorotan tersebut, menurut dia, menjadi semakin relevan ketika pemerintah daerah sedang menghadapi persoalan defisit yang cukup besar.
Martha mempertanyakan apakah seluruh belanja tersebut telah melalui proses perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan serta bagaimana prioritas belanja daerah ditentukan ketika kemampuan fiskal daerah sedang mengalami tekanan.
“Yang perlu diketahui masyarakat adalah uang itu berasal dari mana, dianggarkan untuk apa, berapa realisasinya dan apa dasar hukumnya,” menjadi substansi pertanyaan yang ia dorong untuk dijawab melalui pemeriksaan.
Meski demikian, angka dan informasi mengenai alokasi pembangunan gedung serta pengadaan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen APBK, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah, dokumen pelaksanaan kegiatan, maupun keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan instansi terkait.
PAD dan Transparansi Keuangan Daerah Dipertanyakan
Martha juga menyoroti struktur pendapatan Aceh Tenggara yang menurutnya masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Ia menyebut transfer dari pusat telah terealisasi hampir 100 persen, sementara PAD daerah masih rendah.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, terutama ketika defisit daerah justru meningkat.
“Rakyat punya hak untuk mengetahui uang pajak mereka dipergunakan untuk apa,” ujarnya.
Ia meminta pemeriksaan tidak hanya berhenti pada angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menelusuri sumber pembiayaan defisit serta posisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Martha kemudian mempertanyakan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan APBK kepada publik.
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya disuguhi informasi mengenai kegiatan pemerintahan dalam bentuk seremoni, tetapi juga membutuhkan informasi konkret mengenai berapa anggaran yang tersedia, untuk apa digunakan, berapa realisasinya, dan bagaimana pertanggungjawabannya.
“Kalau kita cek web Aceh Tenggara, tidak ada angka dan kejelasan uang difungsikan untuk apa. Hanya ada informasi berbentuk seremoni, bukan informasi transparansi anggaran untuk publik,” katanya.
Ia kemudian mengaitkan tuntutannya dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan.
Martha Desak BPK Telusuri Sumber Penutup Defisit
Di bagian akhir videonya, Martha secara tegas meminta BPK Perwakilan Aceh melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tenggara.
Ia meminta BPK tidak hanya memeriksa angka defisit, tetapi juga menelusuri SiLPA, sumber pembiayaan penutup defisit Rp121,298 miliar, struktur belanja, hingga sejumlah alokasi anggaran yang menjadi sorotan publik.
“Karena itu kami mendesak BPK Perwakilan Aceh segera audit total keuangan Aceh Tenggara dan sampaikan kepada publik setiap perkembangannya. Audit SiLPA dan sumber penutup defisit Rp121 miliar itu,” tegas Martha.
“Hari ini kami sebagai rakyat berhak tahu uang kami digunakan buat apa.”
Wartawan Nanggroe Media Sudah Konfirmasi Kepala BPKD
Dalam upaya memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, wartawan Nanggroe Media telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara pada 4 Oktober 2026 terkait persoalan defisit APBK 2026, sumber pembiayaan penutup defisit, serta sejumlah alokasi anggaran yang menjadi sorotan dalam pernyataan Martha Beruh.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, wartawan Nanggroe Media belum menerima jawaban atau keterangan resmi dari Kepala BPKD Aceh Tenggara terkait hal tersebut.
Nanggroe Media tetap membuka ruang bagi Kepala BPKD maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi guna melengkapi informasi dalam pemberitaan ini. Keterangan resmi dari pihak terkait diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah serta perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
Publik Menunggu Penjelasan Pemerintah Daerah dan Respons BPK
Desakan tersebut menjadi perhatian di tengah pembahasan mengenai kondisi keuangan Aceh Tenggara. Persoalannya bukan sekadar mengenai besar kecilnya defisit, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah menjelaskan struktur keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat, termasuk sumber pembiayaan defisit serta dasar pengalokasian anggaran kepada berbagai pihak.
Adanya defisit dalam APBK tidak serta-merta menunjukkan telah terjadi penyimpangan. Defisit merupakan bagian dari struktur APBD yang dapat ditutup melalui sumber pembiayaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pemeriksaan BPK dinilai penting untuk memberikan kepastian mengenai apakah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBK Aceh Tenggara telah berjalan sesuai ketentuan.
Kini publik menunggu penjelasan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mengenai sumber dan penggunaan anggaran yang dipersoalkan, sekaligus respons BPK Perwakilan Aceh terhadap desakan audit menyeluruh tersebut.
