NANGGROE.MEDIA, BENER MERIAH | Puluhan mahasiswa bersama masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bergerak (AMMB) melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah pada Kamis, 05 Maret 2026 kemarin.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Bener Meriah, Ir. Tagore Abubakar, menegaskan bahwa dirinya tidak anti terhadap kritikan dari masyarakat. Bahkan, dia menganggap mahasiswa dan masyarakat sebagai pihak yang berperan penting dalam mengontrol jalannya pemerintahan.
Namun demikian kata Tagore, suatu kritikan agar bisa disampaikan dengan baik jangan ada unsur memfitnah. ”Apalagi bulan ramadhan jangan menyebar fitnah atau tuduhan yang tidak mempunyai dasar bukti yang kuat,” kata Tagore saat diwawancarai wartawan.
Tagore menyetujui, bahwa mahasiswa dan masyarakat sebagai controller bagi pemerintahan, tetapi jangan menyebar fitnah di bulan ramadhan ini.
Ia juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut secara menyeluruh semua tudingan-tudingan yang disampaikan pada saat jalannya aksi unjuk rasa.
”Aparat penegak hukum usut tuntas tudingan-tudingan yang mengarah ke instansi sehingga tidak terjadi penghakiman secara sepihak. Kita minta APH mengusut tuntas semua tuntutan mereka. Jangan hanya berani menuding satu pihak, tapi harus dibuktikan secara hukum.” Tegas Tagore.
Dugaan oknum wartawan meminta imbalan
Usai aksi unjuk rasa di Gedung DPRK Bener Meriah soal daging meugang, Bupati Bener Meriah itu juga turut menyinggung bahwa adanya ”dugaan oknum wartawan” yang meminta sejumlah uang belasan juta rupiah kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian. Menurutnya, praktik tersebut telah mencoreng nama baik lembaga yang selama ini memberitakan sebuah informasi publik.
“Saya tidak suka dengan cara-cara seperti itu. Ada oknum wartawan yang meminta uang belasan juta rupiah kepada Plt Kepala Dinas Pertanian, dan alhamdulillah sudah saya hentikan,” katanya.
Tagore bahkan menduga, sikap tegasnya menghentikan praktik tersebut bisa saja berkaitan dengan munculnya aksi demonstrasi itu. ”Bisa saja, karena dugaan saya menghentikan hal tersebut kemudian muncul demo ini,” kata Tagore.
Diakhir sesi wawancara itu, Tagore Abubakar menegaskan bahwa semua persoalan ini sebaiknya dibuka secara terang melalui proses hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan opini liar di tengah masyarakat, demikian (**).
