NANGGROE.MEDIA | Soal Pilot Susi Air disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Eks Kabais TNI Soeleman B. Ponto angkat bicara. Batas waktu yang diberikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kepada pemerintah Indonesia untuk penyanderaan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrthens sudah lewat selama satu pekan ini.
Diketahui bahwasanya, batas yang diberikan adalah tanggal 1 Juli 2023 kemudian juga meminta 3 persyaratan agar dipenuhi guna membebaskan Pilot Susi Air bernama Philip Mark Mehrthens.
Sejauh ini semua syarat yang diberikan oleh KKB ditolak kecuali permintaan tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar, seperti dikutip MetroTV, pada 8 Juli 2023, dan dilansir dari Kilat.com
Syarat lain yang diberikan oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya tersebut adalah dengan meminta senjata dan juga kemerdekaan Papua.
Aksi KKB ini menyita perhatian publik, sebab jika uang tebusan diserahkan Pilot Susi Air tersebut belum tentu dikembalikan.
Hal ini dilihat dari pihak KKB ataupun dari Pemerintah yang belum memberikan statement resmi tentang akhir penyanderaan sejak 4 bulan yang lalu.
Soleman B Ponto, yang merupakan Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (KABAIS) TNI, menyebutkan pemerintah Indonesia tidak akan menggadaikan kemerdekaan hanya dengan 1 orang Pilot.
Jika soal permintaan tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar, bisa jadi akan dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, namun itu belum tentu juga berlangsung.
“Biasanya jika ada penyanderaan seperti itu maka akan meminta tebusan uang saja, jika harus ditukar dengan korban prajurit maka itu adalah terlalu mahal,” ucap Soleman.
Sampai hari ini terdapat 5 hingga 6 prajurit tewas akibat aksi meyelamatkan penyanderaan Pilot Susi Air tersebut, dan bagi Soleman itu terlalu mahal.
Soeleman juga menyebut, jika KKB berkehendak untuk menembak Pilot Susi Air tersebut bukanlah sesuatu yang darurat.
“Jika Papua memberikan pilihan untuk menembak Pilot Susi Air, silahkan tembak saja, Indonesia tidak rugi,” tegas Soeleman.
Baginya Indonesia lebih baik kehilangan Pilot Susi Air daripada prajurit yang harus menjadi korban KKB.
Kabar terakhir sebelum deadline atau batas waktu terlewat, KKB Papua memberikan kesempatan untuk pemerintah Indonesia mengambil keputusan.
Pihak KKB mengatakan, dengan waktu 2 bulan tersebut diharapkan untuk Negara lain agar ikut menekan Indonesia segera berhadapan dengan KKB dan mengakui Papua Merdeka.
