TAKENGON | Puluhan dosen Yayasan Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon gelar aksi protes, yang mana sebanyak 31 tenaga pendidik (Tendik) di Universitas Gajah Putih (UGP) tersebut telah dinonaktifkan oleh tim penyelenggara anggaran di kampus itu.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 dosen dan 4 staf, diantaranya 2 staf dari Fakultas Ekonomi, dan 2 staf dari Fakultas Pertanian.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan pembina Yayasan Universitas Gajah Putih Takengon dengan Nomor 16/PEMB/YGP/AT/KPTS/IX2023 tertanggal 29 September 2023.
Pada keputusan itu, dosen tetap yang dinonaktifkan telah hilang hak dan kewajibannya. Dosen tersebut, akan di panggil kembali, sebagai dosen tetap Yayasan Universitas Gajah Putih apabila kondisi anggaran (keuangan) normal kembali.
Lebih lanjut, informasi yang telah didapat oleh Nanggroe.media melalui IG@keber_gayo Selasa, (11/10/23) menjelaskan bahwa, surat yang di tanda tangani oleh Ketua Pembina Yayasan UGP Takengon Mustafa Ali ditembuskan ke Kepala L2 Dikti Wilayah XIII di Banda Aceh, Rektor UGP dan para dosen serta staf yang di nonaktifkan.
Dari data yang diterima, nama-nama tim penyehatan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang di SK kan pada tanggal 18 September 2023 itu terdari dari Penasehat Rektor UGP Takengon Elliyin dan Wakil Rektor Rayuwati.
Ketua dalam SK itu adalah, Vimartian Sagara, Wakil Ketua Patriandi Nuswantoro, Sekretaris Muhammad Yustisar, anggota Puja Darma, Sahlan, M Ibnu Akbar dan Tutwuri Handayani.
Surat Keputusan tersebut, ditanda tangani oleh Ketua Pembina Yayasan Universitas Gajah Putih Takengon Mustafa Ali.
Dalam hal itu, puluhan dosen mempertanyakan penonaktifan tersebut ke pihak Yayasan dan Rektor UGP pada 18 Oktober 2023 di rektorat kampus.
Salah satu dosen yang dinonaktifkan, yaitu Syahidin mengaku kesal atas surat yang dilayangkan tim penyegaran anggaran. Mereka menyebut keputusan tersebut melukai hati puluhan dosen. Lantaran ada yang sudah puluhan tahun mengabdi di kampus kebanggaan orang Gayo itu.
“Apakah mereka tidak sadar, ada yang tengah menempuh jalur beasiswa jika dilakukan pemecatan, otomatis harus mengembalikan uang ke negara,” kata Syahidin.
Ada beberapa hal yang disampaikan puluhan dosen itu, mereka minta SK itu di cabut. Jika tidak di cabut, mereka meminta semua dosen UGP Takengon dinonaktifkan, bahkan surat tersebut akan mereka sampaikan sendiri ke L2 Dikti.
“Kami juga berharap dilakukan pemulihan Rektor baru untuk menyelamatkan UGP Takengon, kami siap diberhentikan namun, hak kami hari ini juga dibayarkan,” ujar Syahidin.
“Tunjukan satu saja, apa prestasi Rektor UGP Elliyin selama menjadi Rektor UGP Takengon,” demikian ungkap Syahidin.
