NANGGROE.MEDIA | Melengkapi Melengkapi terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023 Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).
Hal itu untuk meningkatkan pemanfaatan kendaraan listrik kendaraan roda dua, roda empat maupun bus yang mulai berlaku masa pajak April 2023 sampai dengan masa pajak Desember 2023 untuk Tahun Anggaran 2023 dengan mulai.
“Dalam pelaksanaannya, program ini akan berlangsung secara bertahap dan terukur,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Jakarta, Senin (3/4/23) seperti yang dilansir laman resmi ESDM
Pelaksanaan dari program tersebut sejalan dengan roadmap percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang mengacu pada Peraturan Presiden No.55 Tahun 2019, insentif PPN DTP diberikan terhadap mobil listrik dan bus listrik dengan kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu.
Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut dijelaskan bahwasanya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu sebesar 11% (sebelas persen) dari Harga Jual dan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu yang memenuhi kriteria nilai TKDN sebagaimana dimaksud sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual.
Selanjutnya, Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu yang memenuhi kriteria nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sebesar 5% (lima persen) dari Harga Jual.
Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung Pemerintah untuk kendaraan listrik dan bus tertentu tersebut diberikan untuk Masa Pajak April 2023 sampai dengan Masa Pajak Desember 2023.
Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai yang diatur dalam pada pasal 2 menyatakan bahwa penerima bantuan merupakan perseorangan dan menerima bantuan melalui bengkel konversi yang sudah mendapat sertifikat sebagai bengkel konversi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.
Kemudian pada pasal 3 ayat 3 dan 4, dijelaskan biaya konversi ditentukan maksimal Rp17.000.000 untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin 110 cc dan nilai potongan konversi yang diberikan sebesar Rp7.000.000.
Bantuan terhadap konversi motor listrik untuk tahun anggaran 2023 ditentukan paling banyak 50.000 unit sepeda motor listrik dan tahun anggaran 2024 dipatok sebanyak 150.000 motor listrik. Besaran jumlah motor listrik yang dapat dikonversi ini dapat dievaluasi setiap tahun.
