JAKARTA, NANGGROE.MEDIA – Anggota DPD RI dapil Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos meminta agar Kementerian Pertahanan mengkaji ulang rencana penambahan empat batalyon TNI di wilayah teritorial Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda.
Hal itu disampaikan Haji Uma menyikapi audiensi para pelaksana Pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan dengan Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal di di Balee Sanggamara Makodam Iskandar Muda, pada Jumat, 25 April 2025.
“Kita menerima banyak masukan aspirasi dari masyarakat serta menyikapi reaksi masyarakat sipil Aceh. Maka dalam hal ini, kita meminta agar rencana pembangunan batalyon baru di Aceh dikaji ulang”, ujar Haji Uma, Rabu (30/4/2025).
Haji Uma menambahkan, Aceh merupakan daerah berstatus otonomi khusus hasil dari perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Karena itu, rencana pembangunan batalyon yang berpotensi penambahan personil TNI di Aceh harus memperhatikan sejumlah aspek dan ketentuan, utamanya MoU Helsinki.
Lebih lanjut Haji Uma juga menilai bahwa penambahan batalyon bukan merupakan kebutuhan saat ini. Mengingat, kondisi keamanan Aceh yang semakin kondusif dan damai. Untuk itu, dirinya menilai jika penguatan pembinaan wilayah dan peran TNI dalam mendukung pembangunan di Aceh lebih menjadi prioritas utama.
“Kondisi Aceh saat ini sangat kondusif dan potensi damai yang semakin kuat. Karena itu, penambahan batalyon bukan prioritas. Penguatan pembinaan wilayah dan upaya peningkatan peran serta kontribusi TNI di wilayah teritorial Kodam Iskandar Muda dalam pembangunan Aceh lebih menjadi prioritas saat ini”, tutup Haji Uma.
