LHOKSEUMAWE | Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Unimal Fad’ul Ata-Ibrahim mengungkapkan Pj walikota Lhokseumawe Imran berkali-kali mengatakan soal defisit anggaran tahun 2023, Sehingga perlu efesiensi dan kebijakan, termasuk tidak memperpanjang kontrak 1.621 tenanga honorer per 30 November 2023.
Faktanya, di tahun 2024 nanti, Pemko Lhokseumawe malah mau membeli 5 mobil dinas mewah merek Toyota Hiace untuk dibagi-bagikan ke sejumlah lembaga termasuk 3 lembaga vertical.
Pembelian mobil Hiace tersebut akan diberi untuk Pemkot, DPRK, Kodim, Polres dan kejari, Barang tersebut tertulis Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan, masing-masing unit seharga Rp 750 juta, dengan total beban anggaran publik sebesar Rp 3,7 miliar.
Bila dihitung harga per mobil Hiace tipe terbaru Premio minivans nilai per tersebut, 16 seater seharga Rp 636 juta OTR. Pembelian mobil baru tersebut tertera dalam Plafon Anggaran Sementara (PAS) RAPBK tahun 2024, pada pos Setdako Lhokseumawe (Kantor Walikota).
Kabar terbaru, item tersebut masih tertera alias belum dicoret dalam Rancangan APBK 2024 yang akan disahkan pada kamis 30 November 2023. Tulis akun media Antero aceh.com
Dan terkait tenaga honorer di Pemerintah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, diberhentikan terhitung November 2023. Terdiri dari 1.111 guru dan 510 orang tenaga administrasi umum.
Pemerintah Kota Lhokseumawe beralasan tidak memiliki dana untuk menggaji honorer itu hingga 2024 sesuai edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Kepala Bidang Pengadaan dan Penilaian Kinerja, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lhokseumawe, Mirda Ihsan, per telepon, Rabu (30/11/2023) membenarkan berakhirnya masa kerja tenaga honorer itu, Dan kata beliau memang tidak ada anggaran untuk gaji. Jadi, sepertinya rapat sejauh ini tidak mungkin diperpanjang lagi hingga 2024,” kata Mirda. Tulis akun media KOMPAS.com
Menurut Fad’ul ini sudah menjadi defisit fiskal, karena kelebihan belanja pemerintah dibandingkan dengan pendapatan pajak nya, maka terjadi lah PHK terhadap 1.621 honorer.
“Dan yang harus diketahui Pj Walikota Imran dalam apel dengan seluruh ASN di Lapangan Hiraq pada Senin 2 Oktober 2023 lalu mengaku prihatin karena dengan defisit Rp 21 miliar di tahun 2023. Sehingga tidak ada pembahasan APBK Perubahan,” Ujar Fad’ul
Kemudian pada kode belanja lain, juga tertera biaya jasa pemeliharaan seluruh kendaraan dinas para pejabat dan kendaraan dinas operasional, berikut pajak kendaraan mencapai Rp 1 miliar lebih.
Parahnya lagi, pada pos Setdako juga tertera biaya rapat koordinasi dan konsultasi dengan SKPD selama tahun 2024, yaitu sebesar Rp 3 Miliar, seperti dicantumkan oleh media Antero Aceh.com.
Kami dari DPM FH Unimal mengutuk keras kebijakan dari Pj. Walikota Lhokseumawe ini, karna kebijakan yang sangat tidak manusiawi, menari di atas penderitaan rakyat, satu sisi mengatakan anggaran defisit, sehingga 1.621 Honorer di PHK, tapi disisi lain sanggup beli mobil dinas mewah, coba kalau anggaran beli mobil itu di alokasikan untuk melanjutkan Kontrak para honorer tersebut.
“Kita melihat DPRK Lhokseumawe dan Pemko Lhokseumawe seolah menutup mata dengan penderitaan masyarakat, DPRK Lhokseumawe seharusnya menjadi lembaga pengontrol kebijakan Pemko Lhokseumawe yang tidak berpihak kepada masyarakat, bukan ikut terlibat dalam mengeluarkan kebijakan yang membunuh masyarakat.
“Segera bertobat Pj. Walikota Lhokseumawe dan DPRK Lhokseumawe, karna setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat kelak oleh Allah SWT,” tutupnya
