BANDA ACEH, NANGGROE.MEDIA – Pemerintah Pusat menyetujui penyelesaian polemik kepemilikan dan status tanah Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, dengan mengembalikan status lahan tersebut kepada fungsi sejarahnya sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman.
Persetujuan tersebut tertuang dalam surat Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, tertanggal 9 November 2026, dengan nomor MKH-UM.01.01-223.
Surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tersebut menyebutkan bahwa keputusan penyelesaian polemik Blang Padang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia.
Dalam surat itu dijelaskan, Pemerintah Pusat berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secara arif dan berkeadilan. Salah satu langkah yang disepakati adalah mengembalikan status tanah Blang Padang sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman.
Sebagai bagian dari penyelesaian secara menyeluruh, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan juga akan memfasilitasi pengadaan lahan baru yang representatif untuk diperuntukkan bagi Kementerian Pertahanan RI dan digunakan oleh Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi atas peralihan fungsi lahan Blang Padang.
Selanjutnya, untuk memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf tersebut agar memiliki kekuatan legal formal dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, Menko meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan Itsbat Wakaf kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Permohonan Itsbat Wakaf tersebut menjadi langkah penting dalam proses penetapan dan penguatan status hukum tanah Blang Padang sebagai tanah wakaf.
Dalam surat yang sama, Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menugaskan Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh guna mendukung pelaksanaan proses tersebut.
Surat tersebut turut ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Dengan adanya persetujuan Pemerintah Pusat ini, penyelesaian polemik tanah Blang Padang diarahkan pada pengembalian fungsi historisnya sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman, sekaligus memberikan solusi terhadap kebutuhan lahan bagi Kementerian Pertahanan dan Kodam Iskandar Muda.

