NANGGROE.MEDIA, BENER MERIAH | Sejumlah mahasiswa bersama masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bergerak (AMMB) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah pada Kamis, 05 Maret 2026.
Dalam aksi damai tersebut, massa mendesak DPRK Bener Meriah untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki dugaan mark-up pengadaan daging sapi meugang yang merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia dan disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
Para peserta aksi membawa sejumlah tuntutan yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan DPRK Bener Meriah. Aksi tersebut kemudian diterima oleh Wakil Ketua I DPRK Bener Meriah, dr. Wein Kusumandana Mimija, bersama Wakil Ketua II Guntur Alamsyah serta beberapa anggota dewan lainnya.
Pertemuan antara massa aksi dan pihak DPRK itu berlangsung di ruang sidang DPRK Bener Meriah. Dalam diskusi tersebut, perwakilan mahasiswa dan masyarakat menyampaikan berbagai tuntutan terkait dugaan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan daging meugang pascabencana.
Koordinator massa AMMB Rudi Sahara menyampaikan, bahwa mereka meminta agar DPRK Bener Meriah membentuk tim Pansus untuk menelusuri indikasi dugaan mark-up dalam pengadaan daging sapi meugang dengan melibatkan perwakilan massa aksi dalam proses pengawasannya.
Selain itu, mereka juga meminta agar hasil kerja Pansus nantinya direkomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Inspektorat Aceh untuk dilakukan audit lebih lanjut terhadap proses pengadaan tersebut.
Massa juga menegaskan bahwa apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang menyebabkan kerugian negara, maka pihak-pihak yang terlibat harus diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Setelah melalui dialog yang berlangsung cukup panjang, pihak DPRK Bener Meriah menyatakan menerima aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran. Kedua belah pihak kemudian menandatangani dokumen kesepakatan yang memuat poin-poin tuntutan massa aksi.
Pada aksi unjuk rasa tersebut, berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dan massa akhirnya membubarkan diri setelah dialog serta penandatanganan kesepakatan dengan pihak DPRK selesai dilakukan, demikian (**).
