NANGGROE.MEDIA, JAKARTA | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh, Yan Rusmanto, melakukan kunjungan kerja (kunker) strategis ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) di Jakarta pada Senin, 26 Januari 2026.
Kunjungan ini difokuskan untuk melaporkan perkembangan pemulihan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu, Yan Rusmanto menemui langsung Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, beserta jajaran pimpinan tinggi lainnya, termasuk Sekretaris Ditjenpas, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, serta Kepala Bagian SDM.
Pada kesempatan tersebut, Yan Rusmanto memaparkan beberapa mondisi terkini terkait UPT di wilayah Aceh yang terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa meskipun dalam kondisi darurat, aspek keamanan dan pemenuhan hak-hak dasar warga binaan tetap menjadi prioritas utama yang terjaga dengan baik.
“Kami berkomitmen penuh memastikan layanan pemasyarakatan di Aceh segera kembali normal. Langkah-langkah strategis telah kami ambil, mulai dari pengamanan warga binaan, mitigasi risiko, hingga koordinasi intensif dengan pihak terkait,” tegas Yan Rusmanto.
Merespons laporan itu, Dirjenpas Mashudi memberikan apresiasi atas gerak cepat yang ditunjukkan oleh jajaran Kanwil Ditjenpas Aceh. Ia menilai, langkah mitigasi dan penanganan dampak bencana dilakukan secara terukur dan efektif.
“Kami sangat mengapresiasi respons cepat Kakanwil Aceh dan jajaran. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan memberikan dukungan penuh agar seluruh fasilitas dan pelayanan di Aceh dapat segera beroperasi seratus persen,” ujar Mashudi.
Sebagai bentuk akuntabilitas, Yan Rusmanto juga menyerahkan laporan detail mengenai distribusi bantuan logistik dan donasi dari Kemenimipas. Bantuan tersebut telah disalurkan ke UPT terdampak berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan mendesak di lapangan.
Selanjutnya, kunjungan ini diakhiri dengan penyerahan laporan pertanggungjawaban sebagai bukti nyata komitmen Kanwil Aceh dalam pengelolaan sumber daya yang transparan dan tepat sasaran. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah ini diharapkan mempercepat normalisasi seluruh fungsi pemasyarakatan di Serambi Mekkah, sehingga pelayanan kembali berjalan tanpa kendala.