Nanggroe.net | Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad pada Rabu (12/5/2021) mengumumkan bahwa ia telah mencalonkan diri lagi dalam pemilihan pada bulan Juni mendatang.
Dikutip Reuters, kandidat mulai mendaftar untuk pemungutan suara pada hari Selasa dengan para pemimpin ulama berharap jumlah pemilih yang tinggi yang mungkin terpukul oleh meningkatnya ketidakpuasan atas ekonomi yang lumpuh oleh sanksi AS yang diberlakukan kembali setelah Washington keluar dari kesepakatan nuklir tiga tahun lalu.
“Orang-orang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan Iran, Kita semua harus mempersiapkan diri untuk reformasi fundamental,” kata Ahmadinejad yang dikutip TV pemerintah setelah menyerahkan pendaftarannya.
Baca Juga :
Pesan Presiden USA ke Perdana Menteri Israel: Israel Berhak Pertahankan Diri dari Roket Hamas
Khamenei mendukung Ahmadinejad setelah ia terpilih kembali pada 2009. Hal ini memicu gelombang protes yang membuat puluhan orang terbunuh dan ratusan ditangkap karena menganggap Ahmadinejad kurang berpihak pada Khameini.
Tapi keretakan berkembang antara keduanya makin renggang setelah Ahmadinejad secara eksplisit menganjurkan pemeriksaan atas otoritas tertinggi Khamenei. Ahmadinejad didiskualifikasi oleh Dewan Penjaga dalam pemilihan presiden 2017.
Dalam surat terbuka kepada Khamenei pada 2018, Ahmadinejad menyerukan “reformasi fundamental” di tiga cabang pemerintahan – eksekutif, parlemen dan yudikatif – serta kantor Pemimpin Tertinggi.
Sebagai mantan perwira Garda Revolusi Iran yang telah mencoba untuk mengubah dirinya sebagai politisi moderat dengan mengkritik pendirian ulama, Ahmadinejad bergantung pada kaum miskin dan kelas pekerja Iran yang telah tumbuh tidak sabar dengan tekanan ekonomi yang meningkat.
Namun, popularitasnya masih dipertanyakan dan kelompok politik garis keras diharapkan untuk mendukung ulama terkemuka dan ketua pengadilan Ebrahim Raisi jika ia memutuskan untuk mencalonkan diri.
Ditunjuk oleh pemimpin tertinggi sebagai kepala pengadilan, Raisi telah muncul sebagai salah satu tokoh paling kuat di Iran dan pesaing untuk menggantikan Khamenei.
Sementara itu Presiden petahana sendiri Hassan Rouhani tidak bisa mengikuti pemilihan ulang di bawah konstitusi Iran.
[CNBC Indonesia]
