Nanggroe.net, Lhokseumawe | Kinerja keuangan dan tata kelola perseroan daerah (BUMD) yang mengelola RS Arun Kota Lhokseumawe dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah Kota Lhokseumawe karena setiap tahunnya operasional RS Arun tersebut tidak pernah terjadi peningkatan.
Target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang dibebankan kepada perseroan daerah tersebut juga tidak pernah tercapai.
Pada tahun anggaran 2020 pula,perseroan daerah tersebut hanya mampu menyetor ke kas daerah hanya 22 % dari target pendapatan asli daerah dari sektor tersebut sebesar 1 milyar rupiah.
Baca Juga :
Polisi Kembali Ringkus Pengedar Narkoba Jaringan Lapas
Menanggapi Hal tersebut,Ismail A Manaf selaku Ketua DPRK Lhokseumawe pada (21/4) sangat menyayangkan kejadian tersebut mengingat RS Arun ialah salah satu item yang seyogyanya memberikan dampak positif untuk menggenjot PAD Kota Lhokseumawe.
“Kinerja keuangan dan tata kelola perseroan daerah RS Arun mestinya harus segera di evaluasi oleh Wali Kota Lhokseumawe agar dapat diketahui persis dimana letak handicapnya sehingga kinerja perseroan yang dari waktu ke waktu semakin menurun dan tidak menunjukkan perbaikan yang menggembirakan dapat membaik” ungkap Ismail.
Padahal dari informasi yang diperoleh,belanja operasional RS Arun relatif rendah karena mengingat komponen biaya listrik dan air diperoleh dari perseroan secara cuma-cuma alias gratis.
“Kami meminta kepada Wali Kota Lhokseumawe untuk memberikan perhatian serius terhadap upaya perbaikan tata kelola perseroan yang mengelola RS Arun agar target penerimaan PAD dapat berjalan efektif sehingga dapat dikumpulkan dan dibelanjakan untuk kebutuhan membangun daerah” harap Ketua DPRK Lhokseumawe.
