Nanggroe.net, Aceh Utara | Alumni Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Muslem Hamidi terkejut dengan pernyataan Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu yang mengatakan secara modal Aceh Utara mampu mengelola Migas Blok B.
Muslem mempertanyakan jika Aceh Utara punya cukup banyak modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya sangat besar mengapa gaji tenaga honorer/kontrak sampai dipangkas dan hanya tujuh bulan yang dibayar.
“Kapalo gawat that lagoe, kiban yang betoi nyan ! (Gawat sekali, bagaimana yang benar !) Bahkan ada media yang memberitakan Aceh Utara Bangkrut, tiba tiba Ketua Komisi III sangat Pede Aceh Utara punya modal untuk kelola Blok B”, ungkap Muslem yang juga Demisioner BEM Unimal melalui siaran persnya kepada Nanggroe.net, Senin (3/5/2021).
Baca Juga :
Katanya Aceh Tidak Cukup Modal Untuk Kelola Migas Blok B, Razali Abu : PEMA Telah Melakukan Pembodohan Publik
Dengan demikian Muslem meminta rasionalitas dari Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara karena di satu sisi Aceh Utara secara keuangan sedang kolaps dan di sisi lain justru punya keyakinan untuk mengelola Migas dimana dalam hal ini Pemerintah Provinsi saja tidak mampu.
Lebih lanjut, jika memang PAD dan uang Aceh Utara besar, Muslem menyarankan agar dana tersebut digunakan untuk membayar kekurangan gaji tenaga honorer/kontrak di Aceh Utara.
“Itu sangat membantu dan tentu akan menjadi sebuah kebijakan yang solutif, itulah political will yang semestinya dilakukan oleh legislatif di Aceh Utara disaat kondisi Ekonomi Aceh Utara sedang dianggap bangkrut”, Ujar Muslem.
Baca Juga :
Terkait Pengelolaan Blok B, Razali Abu : Mereka Masuk ke Rumah Kita Tanpa Assalamualaikum
Namun seandainya Pengelola Lokal/Daerah ingin meminjam modal dari Bank Aceh, Muslem juga punya pandangan lain.
Muslem khawatir jika pengelolaan migas kedepan tidak optimal maka secara pembiayaan Bank Aceh juga akan dirugikan, dalam hal ini Aceh masih perdana ingin mengelola migas secara Mandiri, sementara Bank Aceh itu murni bergerak di sektor Bisnis yang sudah berjalan dengan baik selama ini.
“Jangan sampai nanti kedepan Bank Aceh Syariah bermasalah. Kakeuh bandum payah ta pakek Beralih ke Bank BCA (yasudah nanti kalau bermasalah kita harus beralih ke BCA)”, Kata Muslem seloro.
Baca Juga :
Aceh Utara Bangkrut, Natizen Ajak Sumbang ‘Boh Labu’
Adapun secara pandangan politik dalam hal pengelolaan migas tersebut, Muslem Hamidi mengungkapkan Pemerintah Aceh dan Aceh Utara belum selesai dalam hal pembagian kekuasaan (distribution of power) nya belum menemukan kesepakatan, karena Aceh Utara sebagai daerah penghasil atau Wilayah Kerja (WK) tidak menerima apabila tidak dilibatkan oleh Pemerintah Aceh, apalagi yang dilibatkan justru Kota Lhokseumawe.
Jadi apabila Pembagian Kekuasaan ini tidak diseleselaikan dengan baik maka kita khawatir kedepan rasa ketidakpercayaan (distrust) antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh Utara bisa terganggu secara politik
“Dan itu tidak baik jika dinilai dari segi pengelolaan bisnis”, tutup Muslem Hamidi.
