Nanggroe.net, Jakarta | Indonesia menyandang predikat sebagai Negara agraris dengan setidaknya memiliki beberapa indikator yakni: sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian; sumber daya hayati yang melimpah; serta kontribusi sektor pertanian terhadap PDB yang cukup besar.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2017), jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di bidang pertanian tercatat sebanyak 39,86 juta orang dengan presentase 31,86%. Kemudian hasil rilis BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian terus menunjukkan tren positif di tengah pandemi Covid-19, yakni mengalami pertumbuhan sebesar 2,19% pada kuartal II tahun 2020, sehingga angka presentase sumbangannya terhadap PDB mencapai 15,46, dimana terjadi peningkatan dibandingkan kuartal I yaitu sebesar 12,84%.
Sedangkan pada kuartal yang bersamaan, sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, pertambangan dan kontruksi mengalami kondisi minus. Artinya, pertanian merupakan sektor paling strategis untuk dikembangkan dalam rangka memulihkan krisis ekonomi akibat dari pandemi Covid-19.
Baca Juga:
Mau Pendidikan Gratis ? Pemerintah Aceh Buka Peluang 2.120 Kuota Beasiswa
Kendati demikian, masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi sektor petanian sampai saat ini, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Secara internal, permasalahan vital yang terjadi di sektor pertanian yakni: SDM rendah; teknologi masih didominasi sistem konvensional; produktivitas rendah; usaha tani yang belum memadai; dan berbagai permasalahan lainnya yang saling berkaitan.
Sedangkan secara eksternal, persoalan-perosalan yang dihadapi sektor pertanian yaitu: musim dan cuaca yang tidak menentu; alih fungsi lahan yang masif; dan yang paling ironi ialah kurangnya perhatian dari pemerintah maupun masyarakat secara umum.
Dari rilis yang diterima media Nanggroe.net pada Rabu (17/03/21) Bobby Irtanto Calon Ketua Umum PB HMI 2021-2023 asal HMI Cabang Pekanbaru mengatakan Terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang dapat dijadikan tolak ukur minimnya perhatian terhadap sektor pertanian, salah satunya ialah kebijakan impor pangan yang terus dilakukan dari periode ke periode.
Di tahun 2021, pemerintah telah mengkonfirmasi melalui Kemenko Perekonomian dan Kemendag untuk membuka kembali kran impor beras sebesar 1 juta ton, dengan alasan menjaga stok beras pasca penyaluran Bansos, dan mengantisipasi pandemi serta bencana banjir.
Baca Juga:
Gubernur Aceh Harap Sinergitas Pemerintah Dengan Kanwil Kemenag Terus Berlanjut
Di lain sisi; surplus beras tahun 2020 masih terdapat 6 juta ton; food estate di Kalteng sudah dilakukan panen raya jilid I pada bulan Februari lalu; proyeksi optimis BPS terhadap produksi padi antara Januari-April dimana angkanya mencapai 25,37 juta ton GKG; kemudian petani segara menyambut panen raya tahunan yang jatuh pada bulan April sampai Mei.
HMI sebagai organisasi yang lahir atas spirit kebangsaan dan keumatan sudah saatnya mengambil peran dalam memperjuangkan sektor pertanian. Dengan kekuatan lebih dari 200 cabang yang tersebar dari Sumatera sampai Papua, diyakini mampu memberikan dampak positif dalam meminimalisir semua persoalan bidang pertanian, dengan cara mengotimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh HMI.
“Dengan demikian, HMI akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan umat di bidang pertanian, yakni kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani” Ungkap Bobby
Baca Juga:
Bobby menegaskan Adapun beberapa formulasi gagasan yang dapat dijadikan sebagai solusi HMI dalam pembangunan pertanian Indonesia, yaitu:
Mengoptimalkan kinerja Bidang Kemaritiman dan Agraria PB HMI dalam merespon dan mengawal isu-isu pertanian yang berkembang, kemudian dikaji secara komperehensif sehingga menghasilkan naskah akademik ideal, yang dapat dijadikan pedoman pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang pertanian.
Mengoptimalkan kinerja Bidang Agraria HMI setingkat cabang dalam merespon dan mengawal isu-isu pertanian yang berkembang di wilayah administratif masing-masing cabang, kemudian dikaji secara komprehensif sehingga menghasilkan naskah akademik ideal, yang dapat dijadikan pedoman pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan di bidang pertanian, Mendirikan usaha tani di setiap komisariat pertanian dalam bentuk UMKM atau Koperasi.
“Menghidupkan Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI) sebagai upaya mencetak petani millenial yang memiliki SDM mempuni dan melek teknologi produksi maupun distribusi” Tutup Bobby
