Nanggroe.net, Banda Aceh | Forum Mahasiswa Bireuen yang menempuh pendidikan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar menolak Musyawarah Besar (Mubes) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Bireuen (PB-Himabir) Banda Aceh VI.
Mubes tersebut rencananya akan dibuka di Pendopo Bupati Bireuen pada, Jumat 10 Juli 2020 nanti malam. Sementara proses musyawarah akan berlangsung di Aula Setda Kabupaten Bireuen.
Mubes itu dinilai menjadi pemecah belah mahasiswa Bireuen yang sedang menempuh pendidikan di Banda Aceh dan Aceh Besar. Padahal, sejatinya PB-Himabir menjadi wadah pemersatu mahasiswa Bireuen yang sedang menempuh pendidikan di dua daerah itu.
Baca Juga : Unimal Buka Jalur Mandiri Bagi Mahasiswa Baru Sampai 22 Agustus
Hal itu diputuskan dalam pertemuan di sebuah warung kopi di Banda Aceh, Kamis, 9 Juli 2020 malam. Pertemuan ini dihadiri 13 perwakilan kecamatan di Kabupaten Bireuen, yakni Gandapura, Makmur, Kutablang, Kota Juang, Jeumpa, Peusangan Siblah, Peusangan Siblah Krung, Peusangan, Peusangan Seulatan, Jangka, Samalanga, Simpang Mamplam, dan Jeunieb.
Koordinator Forum Mahasiswa Bireuen, Imadul Auwalin mengatakan, mubes yang diduga dimotori oleh Bupati Bireuen Muzakkar A Gani ini diduga merupakan upaya pemecah belahan mahasiswa Bireuen yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar.
“Mobilisasi mahasiswa yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar untuk mengikuti Mubes Himabir ke-VI pun tidak ada kejelasan. Pemangkasan terhadap hak-hak yang dimiliki mahasiswa ini sangat mencederai persatuan mahasiswa yang seharusnya disatukan dalam wadah organisasi Himabir ini,” ujar Imadul lewat rilisnya yang diterima Nanggroe.net (10/7).
Menurut Imadul, mahasiswa Bireuen yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar juga tidak akan mungkin kembali ke Bireuen di masa new normal ini. Selain terkendala biaya, pihaknya juga menaati protokol kesehatan yang mana zona merahnya Banda Aceh dan Aceh Besar akan beresiko ketika kembali ke Bireuen yang masih zona hijau.
“Bapak bupati harus lebih mementingkan keamanan negara ketimbang politiknya,” jelas Imadul.
Menurut Imadul, Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H M.Si selaku Bupati Bireuen yang sekaligus menjadi pembina Himabir seharusnya berfikir lebih dewasa dan lebih bisa membimbing para mahasiswa yang masih butuh bimbingan ini. Mahasiswa berharap, bupati jangan menjadikan Mubes Himabir ke-VI sebagai proyek nasi bungkus panitia pelaksana.
“Apabila Bapak Bupati tetap membuka Mubes Himabir ke-VI di Bireuen maka kami mahasiswa Bireuen yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar menganggap pak bupati sebagai bapak pemecah belah mahasiswa Bireuen,” pungkasnya. (Red)
