NANGGROE.MEDIA | Timor Leste melakukan aksi unjuk rasa terkait tuntutan membatalkan undang-undang dana pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga presiden dan perdana menteri buntut unjuk rasa besar-besaran beberapa waktu lalu.
Parlemen Timor Leste pada Jumat (26/09) menggelar pemungutan suara guna membatalkan undang-undang yang memberikan pejabat negara gaji seumur hidup tersebut. ”Teruntuk mahasiswa, permintaan kalian telah dituruti. Tolong hentikan demonstrasi,” kata anggota parlemen dari Partai Khunto, Olinda Guterres, dilansir AFP.
Lebih lanjut, demonstrasi yang digelar itu pecah di ibu kota Dili pekan lalu dengan ribuan orang menuntut parlemen membatalkan rencana pengadaan mobil mewah untuk seluruh anggota DPR. Timor Leste tahun lalu menyetujui rencana anggaran sebesar US$4,2 juta atau sekitar Rp 70,3 miliar untuk pembelian Toyota Prado SUV bagi 65 anggota DPR.
Masyarakat Timor Leste tak setuju dan menggelar protes besar-besaran guna menghentikan hal ini. Timor Leste adalah negara lebih dari 40 persen populasinya hidup dalam kemiskinan. Demonstrasi yang terjadi selama dua hari berturut-turut itu kemudian meluas, dimana masyarakat mulai mengkritik gaji seumur hidup pejabat negara.
Di bawah undang-undang tahun 2006, anggota parlemen, menteri, presiden, hingga perdana menteri berhak mendapatkan gaji pensiun yang besarannya setara dengan gaji mereka saat masih menjabat.
Undang-undang pensiun ini kini telah dibatalkan buntut didemo warga. Pembatalan ini dilakukan dengan menerbitkan undang-undang baru yang akan diserahkan kepada Presiden Jose Ramos Horta untuk segera disahkan.
sumber: AFP
