Nanggroe.media, REDELONG – Seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Indonesia melakukan aksi solidaritas, aksi yang dilakukan secara serentak tersebut dilakukan para Hakim yang ada di Pengadilan sebagai bentuk protes atas kesejahteraan Hakim terhadap pemerintah.
Gerakan aksi cuti bersama (pengosongan jadwal sidang) yang dilakukan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) ini dimulai pada tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024 (selama lima hari).
Dalam hal itu, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong juga ikut andil dalam aksi memperjuangkan hak-hak kesejahteraan Hakim di seluruh Indonesia.
Untuk menyuarakan aksi yang dilakukan secara serentak ini, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tengah mengosongkan jadwal sidang. Dimana pengosongan jadwal sidang ini selama lima hari. Namun, untuk persidangan yang sifatnya urgent (cepat) sudah ditentukan oleh Undang-undang akan tetap dijalankan.
Sementara itu Humas Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Ricky Fadhila, SH diwawancarai Nanggroe.media Senin, (07/10/24) menyampaikan, aksi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) saat ini yang di jadwalkan pada tanggal 7 sampai 11 Oktober dilakukan dengan berbagai bentuk.
Ia mengatakan, untuk di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong kami melakukan aksi dengan mengosongkan jadwal sidang mulai tanggal 7 ini hingga kedepan (selama lima hari).
“Untuk persidangan yang butuh penyelesaian cepat dan ditentukan oleh Undang-undang tetap kita jalankan,” ujarnya.
Ricky Fadhila membeberkan, bentuk solidaritas dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah dengan melakukan pengosongan jadwal sidang guna mendukung rekan-rekan Hakim, dimana rekan-rekan yang saat ini juga sedang berjuang di Ibukota Jakarta guna beraudensi dengan stakeholder lainnya.
Ditambahkannya, aksi ini juga merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh rekan-rekan Hakim yang mana upaya diskusi-diskusi kepada pemerintah tidak membuahkan hasil, sehingga rekan-rekan Hakim melakukan aksi solidaritas ini guna mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban apa yang telah diperintahkan oleh Undang-undang khususnya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.
Ia beserta rekan-rekan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berharap, dengan dilakukannya aksi solidaritas ini bisa mendorong pemerintah agar memperhatikan kembali tugasnya untuk memenuhi kesejahteraan Hakim yang sudah 12 tahun ini terbengkalai.
