ACEH TIMUR, NANGGROE.MEDIA | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memperkuat langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir 2025, khususnya pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat yang dipimpin Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si. di Aula Serbaguna Pendopo Bupati Idi, Senin (24/8/2026).
Rapat tersebut diikuti para camat dalam Kabupaten Aceh Timur serta pihak terkait. Bupati menilai ketepatan data penerima manfaat merupakan bagian penting dalam memastikan bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Al-Farlaky meminta proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara cermat. Ia tidak ingin muncul data bermasalah yang nantinya menghambat proses bantuan dari pemerintah pusat.
“Data ini harus benar-benar diverifikasi dengan teliti. Jangan sampai ada persoalan di kemudian hari yang akhirnya menjadi kendala dalam penyaluran bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.
Selain memastikan data penerima, Bupati juga menginstruksikan percepatan pembangunan huntap dengan tetap memperhatikan kualitas. Menurutnya, masyarakat terdampak harus memperoleh hunian yang layak dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Pemkab Aceh Timur telah membentuk tim teknis untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pembangunan di lapangan. Tim tersebut bertugas memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi serta ketentuan yang berlaku.
Hasil pengawasan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam proses pencairan anggaran. Bupati menegaskan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses pencairan dilanjutkan.
Bupati berharap para camat dan seluruh pihak terkait dapat mengawal proses pembangunan secara bersama-sama. Dengan pengawasan yang kuat, pembangunan huntap diharapkan dapat berlangsung transparan, tepat sasaran, berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat korban banjir.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir 2025 berjalan sesuai target.
