NANGGROE.MEDIA – Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) sebagai agent of control turut menyoroti kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Iza Muhlisin, yang juga merupakan mantan Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian, menegaskan bahwa JKA bukan sekadar program bantuan, melainkan instrumen penting dalam menjamin perlindungan sosial masyarakat Aceh.
Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali menjadi perhatian publik. Rencana efisiensi yang menyasar penghapusan sebagian penerima manfaat pada kelompok desil 8 hingga 10 yang dikategorikan sebagai masyarakat sejahtera memunculkan dinamika baru di tengah masyarakat Aceh.
Di satu sisi, kebijakan ini dapat dipahami sebagai langkah rasional dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Pembiayaan jaminan kesehatan membutuhkan anggaran yang besar, sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa subsidi benar-benar tepat sasaran. Dalam konteks ini, masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi memang sudah seharusnya tidak lagi bergantung pada pembiayaan APBA.
Namun di sisi lain, persoalan mendasar muncul pada aspek akurasi data. Penentuan desil ekonomi saat ini masih mengandalkan integrasi data seperti DTKS Kemensos dan Regsosek BPS. Dalam praktik di lapangan, masih ditemukan berbagai ketidaksesuaian. Tidak sedikit masyarakat yang secara nyata terdampak secara ekonomi justru terklasifikasi sebagai kelompok sejahtera.
Realitas ini menjadi semakin kompleks pascabencana banjir yang melanda Aceh beberapa waktu lalu. Banyak keluarga yang sebelumnya berada dalam kondisi stabil kini harus memulai kembali dari nol. Kehilangan aset, terputusnya sumber penghasilan, hingga beban psikososial merupakan faktor-faktor yang tidak sepenuhnya tertangkap dalam indikator statistik konvensional seperti pendapatan, pekerjaan, atau kepemilikan aset.
Di sinilah letak tantangan kebijakan publik. Kemiskinan dan kerentanan bukan hanya soal angka, melainkan juga dinamika kehidupan yang terus berubah.
Idealnya, kebijakan efisiensi ini mempertimbangkan momentum pembaruan data yang lebih komprehensif. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik tengah merencanakan pemutakhiran lanjutan Regsosek pada tahun 2026 sebagai bagian dari penyempurnaan basis data sosial ekonomi nasional. Menunda, atau setidaknya menyesuaikan kebijakan efisiensi hingga data terbaru tersedia, akan menjadi langkah yang lebih bijak dan berkeadilan.
Perlu diingat, JKA bukan sekadar program bantuan, tetapi telah menjadi fondasi perlindungan sosial masyarakat Aceh selama hampir dua dekade. Program ini mulai berjalan pada masa kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai bentuk komitmen daerah dalam menjamin akses kesehatan bagi seluruh rakyat Aceh. Bahkan sebelum integrasi penuh dengan skema nasional, JKA telah menjadi pionir dalam menghadirkan layanan kesehatan gratis berbasis daerah.
Dalam implementasinya, pembagian peran juga telah terbentuk. Desil 1 hingga 5 dijamin melalui skema PBI dalam program nasional, sementara desil 6 hingga 10 menjadi cakupan JKA yang dibiayai oleh Pemerintah Aceh. Rencana efisiensi yang akan mulai dijalankan pada Mei mendatang tentu akan mengubah struktur ini secara signifikan.
Karena itu, penting untuk menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan keadilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang jatuh di antara celah kebijakan yaitu mereka yang tidak lagi dianggap miskin, namun juga belum cukup kuat secara ekonomi untuk menanggung risiko kesehatan secara mandiri.
Kelas menengah rentan inilah yang sesungguhnya perlu mendapat perhatian khusus. Mereka merupakan kelompok yang paling mudah tergelincir kembali ke dalam kemiskinan ketika menghadapi guncangan, baik itu bencana alam, krisis ekonomi, maupun masalah kesehatan.
Pada akhirnya, kita semua sepakat bahwa keberlanjutan fiskal itu penting. Namun lebih dari itu, keberlanjutan kehidupan masyarakat jauh lebih utama. Kebijakan yang baik bukan hanya yang efisien di atas kertas, tetapi juga yang adil dan benar-benar terasa manfaatnya di tengah kehidupan masyarakat.
