NANGGROE.MEDIA – Pemerintah RI berencana untuk merilis Bahan Bakar Minyak (BBM) terbaru jenis solar pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. BBM itu diklaim lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan produk yang sudah ada saat ini.
Hal itu seperti yang dikatakan oleh Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi. Dia menyebutkan BBM baru itu merupakan BBM yang lebih ramah lingkungan atau memiliki tingkat sulfur yang lebih rendah dibandingkan dengan produk BBM solar yang ada saat ini.
“Kalau rendah sulfur ini akan mulai tapi sebagai pilot, 17 Agustus itu adalah semacam kick off nya mau mulai di sana. Terus yang disampaikan 17 Agustus pembatasan, tadi Pak Menteri sudah sampaikan ini lagi dibahas di Perpres nomor 191 Tahun 2014 mengenai mana saja yang targetnya siapa saja,” ungkapnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta dikutip dari CNCB Indonesia Rabu, (17/07/2024).
Agus menegaskan bahwa produk BBM jenis baru ini tidak masuk dalam kategori subsidi dari pemerintah. Alasannya, perlu biaya yang tinggi untuk memberikan subsidi pada jenis BBM yang rendah sulfur.
“Mahal banget loh itu, lihat aja yang Dexlite 15.500, solar (Bio Solar) Rp 6.000,” jawab Agus saat ditanya apakah jenis BBM yang disubsidi pemerintah akan dialihkan pada jenis BBM yang rendah sulfur.
Di lain sisi, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang memutar otak untuk bisa mengurangi sumbangan polusi ke udara dari sektor kendaraan.
Caranya dengan membuat jenis BBM baru yang rendah sulfur khususnya pada jenis BBM solar.
“Kita sekarang ini kan udara kita banyak emisi ,ini gimana caranya supaya ngurangin kita hidup sehat ini alternatifnya pakai BBM rendah sulfur,” ungkapnya saat ditanya perihal kemungkinan Indonesia akan merilis jenis BBM baru, ditemui di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (12/7).
Adapun saat ini, Menteri Arifin mengatakan pihaknya sedang mencari bahan pencampur yang bisa mengurangi sulfur konten. Maklum, sekarang sulfur dalam bensin yang ada di Indonesia masih 500 ppm-an.
“Kalau standar-nya euro 5 kan harus di bawah 50. Menuju itu kan ongkosnya ada tetapi kilang kita belum kelar sih di Balikpapan,” ungkapnya.
Walaupun masih belum jelas bagaimana detailnya, sebelumnya pemerintah sempat membahas perihal kemungkinan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite (RON 90) pada 17 Agustus 2024 mendatang.
