Nanggroe.net, Lhokseumawe | Pasalnya pemerintah di pandang telah mencoreng amanah umat Islam Indonesia dalam hal pengelolaan dana haji sehingga sungguh memperihatinkan dan masyarakat menjadi bingung dengan hal ini.
“Mengapa bisa tidak ada kuota haji tahun ini sedangkan Essam bin Ahmed Abid Althaqafi Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci Untuk Republik Indonesia Menyurati langsung Puan Maharani Ketua DPR RI serta menyampaikan informasi mengenai tidak adanya kuota Haji untuk jamaah Indonesia merupakan kekeliruan dan informasi tersebut tidak benar ada nya.
Kejadian seperti ini bisa menimbulkan prasangka dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” Kata Farhan Aktivis Mahasiswa Islam Aceh , Jum’at (4/07/2021).
Informasi ini beredar Setelah muncul nya kabar daripada Dubes Arab Saudi yang menyurati ketua DPR RI Rabu 3 Juni 2021 yang berisi klarifikasi atas berita menyimpang yang di sampaikan Menteri Agama terkait tidak ada nya kuota haji untuk jamaah Indonesia tahun 2021.
Selain itu juga seorang ekonom senior Indonesia menyempaikan ” Kita dilarang bukan hanya covid tapi ada tagihan – tagihan yang harus dibayar pemerintah Indonesia belum bayar , sebetulnya ini sudah luar biasa pagi-pagi saya baca berita kemudian kaget saya 95 perusahaan dana penjaminan nasabah jlps dibelikan obligasi pemerintah , wah bahaya banget karena ketika krisis Bank papan menengah pasti kesulitan likuiditas karena nasabah pindah ke bank yang lebih bonafide , nah kalau nanti ada bank yang kolab, yang rontok ternyata dana jaminan nya udah habis, waduh ingin pengelolaan negara super amburadul”, ujar DR Rizal Ramli Ekonom Senior
Kemudian seorang tokoh besar di Nahdhatul ulama beliau merupakan kyai asal madura juga menambahkan ” Uang pendaftaran haji milik saya dan istri saya sudah lunas terbayarkan, dan info semula kami mendapat kuota pemberangkatan tahun 2024.
Kalau pada saatnya nanti dinyatakan, bahwa kami tidak bisa berangkat sesuai jadwal yang disepakati, misalnya karena dana enggak ada, maka besok di akhirat akan kami tuntut siapa saja yang mengeluarkan perijinan atau yang berani memakai dana haji milik saya dan istri tersebut, baik untuk pembangunan infrastruktur misalnya atau untuk lainnya.
Ini terkait HAK ADAMI, maka khusus urusan dana haji ini, saya tidak pernah ikhlas jika dipergunakan untuk kepentingan lainnya”, Ungkap KH Lutfi Bashori Ulama NU.
Harapannya semoga pemerintah lebih jujur kepada rakyat dan jangan menyalahgunakan dana rakyat yang ingin beribadah memenuhi rukun islam nya.
Penulis : Farhan ( Kader HMl komiasariat Politeknik Negeri Lhokseumawe )
