Nanggroe.net, Lhokseumawe | Salah satu anggota DPRK Lhokseumawe, Azhari T. Ahmadi memprotes kebijakan Stickering BBM bersubsidi untuk kendaraan karena menurutnya merugikan rakyat.
Hal itu disampaikan Azhari kepada Nanggroe.net, Jumat (11/9) yang mengatakan bahwa tolak ukur dan mekanisme penempelan stiker bagi pengguna BBM Subsidi dinilai tidak jelas dan kurang tepat.
Bahkan secara khusus, Politisi Muda Partai Aceh itu menyorot perihal stickering atau pemberlakuan yang diikuti dengan penempelan stiker yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
Baca Juga : Kritisi Kebijakan Internal, Pemuda PDA sarankan Koalisi NGO HAM untuk Piknik
“Ini kebijakan yang blunder bahkan stiker yang berlogo pancacita itu sudah diperjual belikan perlembar 20 sampai 25 ribu,” katanya.
Menurutnya, pemerintah Aceh dan pihak PT. Pertamina hanya bermaksud untuk mempermalukan rakyat dan bagian dari cuci tangan karena setiap kendaraan roda empat harus dipasangi stiker pengguna bahan bakar bersubsidi.
“Ini kebijakan cuci tangah Pemerintah, bahkan stiker yang berlogo pancacita itu sudah diperjual belikan perlembar 20 sampai 25 ribu,” tandasnya.
Baca Juga : Demo Geram di Kantor Gubernur Aceh Ricuh, Petugas Tonjok Peserta Aksi
Dirinya juga menyesali mengenai hal tersebut, baginya kalau hal ini dianggap bagian dari pengawasan sudah jelas tidak efektif.
“Idealnya untuk sebuah kebijakan yang sifatnya menyangkut kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan rakyat,” tuturnya.
Di samping itu, Azhari mengatakan dasar hukum pembatasan bahan bakar bersubsidi baru hanya sebatas Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 540/9186 tahun 2020.
Anehnya lagi stiker pun tertera dengan lambang pancacita,padahal pancacita bukan simbul kemiskinan, itukan memarjinalkan rakyat sendiri,akhirnya mobil mewah dan plat BK juga ikut memasang stiker pada saat hendak mengisi bahan bakar,” tegasnya.
Azhari menyatakan akan bersikap dengan kebijakan Pemerintah Aceh soal stickering dan pembatasan subsidi.
“Pastinya Pertamina sudah paham dengan managementnya pasti pas tapi sangat di sayangkan kerbijakan tersebut tidak Pro rakyat,” tutupnya
