Nanggroe.net, Jakarta | Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah DPD-RI yang baru dikukuhkan H. Fachrul Razi, M.IP menjadi Narasumber pada ‘Diskusi MPR Rumah kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat’.
Acaa tersebut digelar di Ruang Media Center DPR RI, Senayan Jakarta Pusat pada Senin (24/8).
Dalam sesi diskusi tersebut Senator Fachrul Razi secara gamblang dan tegas dihadapan kru media menolak penyelenggaraan Pilkada Desember 2020, bahwa Komite I saat ini sikap kita adalah menolak pelaksaaan Pilkada pada Desember 2020.
Baca Juga : Kejagung Pastikan Berkas Perkara Aman dari Kobaran Api
“Saya jelaskan saat ini bahwa secara data statistik peningkatan Covid-19 sangat luar biasa menyerang daerah daerah yang selama ini kita katakan aman sudah menunjukkan daerah basis (Claster) tinggi,” katanya lewat rilis yang diterima Nanggroe.net.
Selanjutnya jelas Fachrul, hasil kunjungan kedaerah saat ini kewalahan dengan kondisi, apalagi dengan anggaran yang sangat luar biasa dibutuhkan buat Pilkada. Sayangnya, adanya pandemi Covid-19, dalam penerapan demokrasi elektoral harus menerapkan protokol kesehatan yang konsekuensinya tambahan biaya.
”Sehingga memang hari ini ketakutan rezim ketakutan beberapa pihak saja apabila pilkada tidak dilaksanakan seakan akan kita merusak demokrasi, demokrasi mana yang dirusak, seakan-akan ada penyerapan anggaran, anggaran mana yang diserap,” tanyanya.
Baca Juga : Erdogan Kembali Mengubah Museum Menjadi Masjid di Istanbul Turki
Kata Fachrul, sepertinya ada sebuah dinamika menurutnya yang tidak semestinya harus pikirkan disaat kondisi Indonesia berada didalam kondisi yang perlu kita perhatikan, kesehatan rakyat itu jauh lebih penting daripada kekuasaan politik, itu kuncinya.
“Semakin hari presentasi jumlah hari ke hari kontestan dan bahkan penyelenggara pilkada pun panitia sudah banyak yang terkena kita itu seakan akan menutup mata, bagi kami komite I itu adalah nyawa yang harus kita selamatkan,” terang senator dalam paparannya tersebut.
”Bayangkan ada kita berbicara ada kuranglebih 105 juta rakyat Indonesia yang terancam karena pilkada itu dilaksanakan dipaksakan, akibat nafsu keingingan pemimpin apa substansinya apa esensinya. karena apa kita utamakan keselamatan rakyat itu lebih penting,” jelasnya.
Kemudian, ditekan anggaran daerah menurut catatannya ada anggaran pilkada 4.7 Trilliun yang ingin diminta ditambahkan dari total anggaran 9,9 triliun.
”ini ada apa, yang diinginkan oleh para petahana-petahana adalah dipercepat karena mereka dengan anggaran itu menyalurkan bantuan secara masif kepada target target suara mereka di daerah tersebut, dimana demokrasi itu,” tegasnya.
Menurut Fachrul, pemasalahan saat ini yakni menghadapi para kandidat berkampanye secara virtual sementara kepala daerah petahana yang sahabat politiknya ingin bertahan dengan periode yang kedua itu memaksakan.
“Bukan hanya untuk kepentingan elit saat ini, hanya untuk mempertahankan kekuasaan dan celakanya ini ada permainan dinasti politik yang dipersiapkan hanya untuk mempertahankan dinasti politik, jangan jadikan pilkada untuk merampok demi kepentingan elit elit,” pungkas Fachrul Razi.
