Nanggroe.net, Banda Aceh | Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, menuding Pemerintah Aceh tidak serius berminat untuk mengelola Blok B.
Menurutnya, sampai saat ini belum ada penyampaian proposal permohonan dari PT. PEMA kepada BPMA tentang program kerja, bentuk kontrak kerja sama, kemampuan teknis dan ekonomis, kemampuan keuangan dan kepemilikan saham.
“Seharusnya sesuai jadwal yang di berikan pada 17 September 2020 sudah masuk di BPMA, tapi sampai saat ini proposal tersebut belum di ajukan ke BPMA,” ujarnya lewat rilis yang diterima Nanggroe.net pada Selasa (22/9).
Baca Juga : Irwandi Yusuf Dikabarkan Sakit, Steffy Burase Menemani
“Pemerintah Aceh tidak serius mengambil alih blok B, kami sudah konfirmasi ke BPMA sampai saat ini belum ada proposal dari PEMA dan yang katanya akan di ajukan anak perusahaan dari PEMA untuk pengelolaan Blok B ini juga belum ada informasi tentang anak perusahaan ini,” tandasnya.
Lanjut Safar, pihaknya sudah surati PEMA dan Pemerintah Aceh untuk mempertanyakan nama anak perusahaan dan jajaran direksinya yang akan mengelola Blok B satu bulan lalu melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing.
“Tapi sampai sekarang belum ada jawaban baik dari PEMA maupun Sekda Aceh selaku atasan PPID Utama Provinsi Aceh,” cetus Safar.
YARA mendesak DPRA untuk memanggil Plt. Gubernur Aceh dan PEMA guna mempertanyakan komitmen untuk pengelolaan Blok B, karena dalam proses ini sangat banyak puluang penyalahgunaan kewenangan yang akhirnya akan merugikan Aceh.
“Dengan adanya pengawasan dari DPRA dan masyarakat dalam proses pengambil alihan Blok B dapat di pantau secara transparan. Sehingga, tujuan awal Pemerintah Aceh untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dari Blok B akan tercapai,” sebutnya.
Pihaknya mendesak DPRA agar segera memanggil Plt Gubernur dan PEMA untuk mempertanyakan tahapan yang sudah di lalukan oleh Pemerintah Aceh dan PEMA dalam upaya mengambil alih Blok B.
“Kami ingin proses ini mendapat atensi dari DPRA dan masyarakat agar proses ini berjalan secara terbuka dan jujur, sehingga tujuan Aceh untuk mengelola Blok B akan tercapai”, tutup Safar.
