Nanggroe.net, Jakarta,- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan diakhirinya semua perjanjian dan kesepakatan dengan Amerika Serikat dan Israel pada hari Selasa (20/5), demikian menurut kantor berita Wafa di Palestina.
“Organisasi pembela Palestina dan Negara Palestina, mulai hari ini dibebaskan dari semua perjanjian dan kesepakatan dengan pemerintah Amerika Serikat dan Israel dari semua kewajiban berdasarkan pada pemahaman dan perjanjian tersebut, termasuk yang berkaitan dalam hal keamanan”, tulis kantor berita Wafa mengutip pernyataan Presiden Palestina yang diutarakan dalam pertemuan darurat.
Pemimpin berusia 85 tahun itu mengatakan bahwa aksi aneksasi Israel atas setiap bagian di wilayah Tepi Barat yang diokupasi akan merusak peluang atas solusi permasalahan kedua negara tersebut.
Sebelumnya presiden Abbas telah melontarkan sejumlah ancaman untuk mengakhiri kerjasama bidang keamanan dengan Israel walaupun akhirnya tidak dilanjutkan. Kali ini Presiden Abbas tidak menyampaikan perincian tentang arti pernyataan terbaru ini pada praktiknya.
Presiden Abbas juga menambahkan bahwa kini Israel harus “memikul semua tanggung jawab dan kewajibannya dihadapan komunitas internasional sebagai kekuatan pendudukan atas wilayah negara palestina yang di dudukinya”, menurut kantor berita Wafa.
Amerika Serikat sebagai mitra utama pemerintah pendudukan Israel, “akan bertanggung jawab penuh atas penindasan terhadapa rakyat Palestina”, tegas Abbas.
Pernyataan dari pemimpin Palestina itu muncul sebagai tanggapan atas rencana Israel untuk mencaplok wilayah permukiman dan Lembah Yordania di daerah Tepi Barat yang diduduki.
Perdana Manteri Israel Benjamin Netahayu pada Minggu (17/5) baru saja diambil sumpahnya dalam pemerintahan baru denagn mantan pesaingnya, Benny Gantz. Dibawah perjanjian koalisi, pemerintah yang sedang berkuasa dapat membahas tentang penganeksasian bagian-bagian di wilayah Tepi Barat mulai bulan Juli.
Rencana aneksasi tersebut sesuai dengan rencana kebijakan Timur Tengah oleh Donald Trump yang dirilis akhir Januari lalu. Akan tetapi rencana presiden AS tersebut menuai kritikan tajam karena langkah tersebut dinilai mengakui klaim Israel terhadap bagian-bagian Tepi Barat yang mereka inginkan.
Kepemimpinan Palestina sebelumnya juga telah memboikot pemerintah Amerika Serikat sejak presiden Trump secara sepihak mengakui bahwa wilayah Yerussalem sebagai ibu kota Israel di akhir tahun 2017 silam.
