JAKARTA, NANGGROE.MEDIA | Agenda hilirisasi dan pembangunan di Papua tidak seharusnya dipertentangkan dengan upaya menjaga identitas serta hak-hak masyarakat adat. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pembangunan mampu berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Transformasi Papua di Tengah Agenda Hilirisasi dan Pembangunan Nasional yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Nasional (DPP AMAN) dalam rangka Halalbihalal di Jakarta Selatan, Sabtu (30/5/2026).
Dalam kata Sambutan DPP AMAN, yang diwakili oleh Andre Selaku Sekretaris Jenderal DPP AMAN menyampaikan bahwa ini merupakan agenda silaturahmi halalbihalal DPP AMAN sekaligus diskusi publik tentang permasalahan Papua, Andre berharap mahasiswa/I harus bisa objektif dalam melihat persoalan disana, terutama setelah viral film pesta babi, mahasiswa jangan hanya melihat dari satu sudut pandang.
“Melihat permasalahan di Papua harus dinilai dari berbagai perspektif, jangan sampai mahasiswa tergiring opininya mengikuti agenda tertentu kelompok-kelompok tertentu, kita melihat bagaimana konsentrasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Papua, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, Hilirisasi dan pemberdayaan lainnya, pembangunan dipapua harus dilakukan berbeda seperti daerah lain, karna Papua masih daerah konflik, para investor pasti ketika berinvestasi menginginkan keamanan mereka terjaga, seperti banyak kasus di Papua para pekerja proyek dibunuh oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) maka oleh karna itu keterlibatan TNI juga sebagai representatif Negara untuk mengawal agar proses pembangunan bisa berjalan dengan lancar, ujar Andre.”
Peneliti Indonesian Public Institute, Abdan Sakura, mengatakan perdebatan mengenai Papua kerap terjebak pada dua kutub yang saling berhadapan, yakni antara mempertahankan identitas dan mendorong pembangunan. Padahal, menurutnya, keduanya tidak harus diposisikan sebagai pilihan yang saling meniadakan
“Menjaga identitas, budaya, dan hak-hak masyarakat adat sangat penting. Tetapi kita juga harus jujur bahwa identitas saja tidak cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Anak-anak membutuhkan pendidikan yang baik, keluarga membutuhkan layanan kesehatan, generasi muda membutuhkan pekerjaan, dan masyarakat membutuhkan akses ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Abdan menilai masyarakat Papua memiliki hak yang sama untuk memperoleh kemajuan sebagaimana masyarakat di daerah lain. Karena itu, pembangunan tidak boleh dipahami sebagai ancaman terhadap identitas, tetapi juga tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Menurut dia, Papua membutuhkan fondasi yang kuat untuk menjaga jati dirinya sekaligus arah pembangunan yang jelas untuk menjawab tantangan masa depan.
“Papua membutuhkan akar yang kuat untuk menjaga jati dirinya, tetapi Papua juga membutuhkan arah yang jelas untuk membangun masa depannya. Keduanya tidak boleh dipertentangkan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Abdan juga menyoroti kebijakan hilirisasi yang saat ini menjadi salah satu agenda strategis nasional. Ia menilai hilirisasi tidak semata-mata berkaitan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mencerminkan cara pandang dalam mengelola potensi yang dimiliki suatu daerah.
“Hilirisasi bukan hanya soal mengolah sumber daya menjadi produk bernilai lebih tinggi. Ini juga soal bagaimana kita memproyeksikan masa depan dan memastikan kekayaan yang dimiliki mampu menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hilirisasi tidak boleh dilepaskan dari berbagai tantangan yang menyertainya, mulai dari isu lingkungan, tanah adat, hingga distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Karena itu, menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan di Papua tidak cukup dilihat dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi semata, melainkan sejauh mana masyarakat Papua menjadi bagian dari proses dan menikmati manfaat pembangunan tersebut.
Sementara itu, Pendiri Institut Kajian Strategis Nasional, Edy Subroto, menyoroti posisi strategis Papua dalam menghadapi tantangan global, khususnya di sektor pangan. Menurutnya, dunia saat ini tengah menghadapi tekanan yang semakin besar akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta meningkatnya kebutuhan pangan global.
Dalam situasi tersebut, Indonesia perlu mulai melihat Papua bukan hanya sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam, tetapi juga sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional di masa depan.
“Kita sedang memasuki era ketika isu pangan menjadi isu strategis global. Banyak negara mulai menghadapi tekanan terhadap produksi pangan akibat perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi dunia. Karena itu, Indonesia harus mampu mempersiapkan sumber-sumber pertumbuhan dan produksi pangan baru secara berkelanjutan,” kata Edy.
Menurutnya, Papua memiliki sumber daya lahan, keanekaragaman hayati, serta potensi komoditas lokal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun pengembangan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan aspek ekologis dan kepentingan masyarakat adat.
“Pembangunan di Papua harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan karakter wilayahnya sendiri. Jangan hanya melihat tanah sebagai ruang produksi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang memiliki nilai sosial dan budaya. Di situlah pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujarnya.
Edy menambahkan bahwa agenda pembangunan Papua ke depan perlu diarahkan pada penguatan sumber daya manusia, pengembangan sektor produktif berbasis potensi lokal, serta peningkatan konektivitas agar masyarakat dapat terhubung dengan pusat-pusat ekonomi nasional.
Diskusi berlangsung interaktif dan diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas sosial, pegiat kebijakan publik, hingga perwakilan mahasiswa Papua dan daerah lainnya yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta.
Forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai masa depan Papua di tengah agenda pembangunan nasional yang terus berkembang.
Para peserta forum diskusi secara keseluruhan sepakat dengan agenda Tranformasi dan Hilirisasi di Papua, namun mereka menekankan pentingnya memastikan bahwa pembangunan dan hilirisasi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat kualitas hidup masyarakat, melindungi lingkungan, serta menghormati hak-hak masyarakat adat sebagai bagian penting dari masa depan Papua.
