Nanggroe.net, Jakarta| Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis pada Rabu (27/1/2020) di Istana.
Sigit dilantik setelah melalui proses fit and proper test hingga pengesahan pengangkatan di rapat paripurna DPR RI.
Dilansir oleh Bisnis.com Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, Maneger Nasution menilai banyak pekerjaan rumah (PR) yang menungu Sigit di kursi nomor 1 Korps Bhayangkara. Apalagi, sejak penunjukan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri memicu pro-kontra di masyarakat.
“Ada pihak mempertanyakan alasan di balik keputusan Presiden Jokowi tersebut. Selain tak ada tandingan, sosok Listyo yang terbilang muda juga menjadi sorotan. Dari lima nama Jenderal yang diajukan Kompolnas ke Presiden Jokowi, Listyo merupakan Jenderal termuda,” kata Maneger dalam keterangannya, Rabu (27/1/2021).
Baca Juga : SAH ! Mantan Kapolres Solo Tahun 2011 Dilantik Jadi Kapolri
Dia mengatakan Sigit telah melangkahi dua angkatan setelah kapolri Jenderal Idham Azis, yang merupakan Akpol Angkatan 1988.
“Ada yang menilai, keputusan Jokowi memilih Komjen Listyo juga memunculkan prediksi dan spekulasi. Pasalnya, alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini dinilai tak memiliki prestasi gemilang. Selain itu, perwira ini juga bukan lulusan terbaik Akademi Kepolisian, ujarnya.
Bahkan ada dugaan Jokowi memilih Listyo karena faktor kedekatan. Pasalnya, kata Manager, Listyo pernah menjadi Kapolres Surakarta saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
“Selain itu, mantan Kapolda Banten ini juga pernah menjadi ajudan Jokowi saat menjadi presiden di periode pertama,” ujarnya.
Meski begitu, lanjut Maneger, apapun kritik publik, pada akhirnya hari ini Jokowi melantik Komjen Listyo menjadi Kapolri.
“Selamat datang pak Kapolri. Kedatanganmu sudah disambut karpet merah sejumlah PR (pekerjaan rumah),” ujarnya.
Pekerjaan Rumah itu di antaranya, sebut Maneger, yakni menuntaskan reformasi di tubuh Kepolisian dengan mengacu pada mandat konstitusionalnya, serta tujuan dan batasan yang diatur undang-undang, khususnya UU No 2 Tshun 2002 tentang Polri.
“Kedua, adalah membangun soliditas Korps Bhayangkara. Ini dilakukan guna memupus potensi resistensi di internal Polri. Pasalnya, Komjen Listyo nantinya akan dihadapkan dengan resistensi jenderal-jenderal yang lebih senior saat menjadi orang nomor satu di Polri. Ia harus bisa mengatasi potensi resistensi para senior yang (merasa) dilompati dan mengakomodasi berbagai kepentingan di internal Polri,” ucap Maneger.
Listyo juga memiliki PR terkait surplus Pati dan Kombes di tubuh Polri. Menurut Menager, Listyo Sigit harus mampu menata ulang struktur di internal Polri agar lebih seimbang.
“Polri tak bisa lagi hanya menebar anggotanya untuk berkarier di luar institusi Polri. Apalagi di tengah kritik terhadap Polri yang banyak menduduki jabatan publik dan posisi strategis di luar tubuh Polri,” ujarnya.
Manager mengatakan Listyo juga harus bisa mensterilkan Polri dari tarikan dan kepentingan politik. Listyo disebut harus bisa menunjukkan kepada publik bahwa Polri profesional dan independen, meski dirinya memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi.
Selain itu, Listyo Sigit harus mampu mengembalikan Polri kepada khittahnya, yakni mengayomi dan melindungi masyarakat tanpa kecuali.
Manager juga mengingatkan, Listyo harus memberi solusi yang konkret terhadap permasalahan yang dinilai mendasar di tubuh Polri seperti represifitas aparat, penyiksaan, extrajudicial killing, penempatan anggota Polri pada jabatan di luar organisasi Polri, kontrol pertanggungjawaban etik, korupsi di tubuh Polri, penghalangan bantuan hukum, dan krisis keteladanan dalam pola hidup sederhana di kalangan petinggi kepolisian.
“Jika masalah-masalah ini tidak dievaluasi dan dicarikan solusinya maka sulit untuk menghadirkan keyakinan publik bahwa kita memiliki kepolisian yang profesional, modern, demokratis, terpercaya, dan dicintai di bawah kepemimpinan Listyo,” ujarnya.
Laporan : Radjiz Fadli
