Nanggroe.net, Aceh Utara |Gerakan Transparansi dan Anti Korupsi (GerTak) kembali mengingatkan Pemerintah Kabupaten Utara untuk bekerja secara profesional terkait pengadaan barang dan jasa Pemerintah, Sabtu (13/3/2021)
Melalui Kordinator GerTak Muslem Hamidi menyampaikan pihaknya meminta dan mengingatkan agar pihak ULP Kabupaten Aceh Utara untuk menjalankan proses pengadaan barang dan jasa benar-benar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
Pihaknya menilai hal tersebut penting dilakukan mengingat ada beberapa kebijakan dan hasil dari pekerjaan yang dilakukan kerap menimbulkan masalah tidak sesuai hingga menjadi temuan. Bahkan berdasarkan pengalaman di daerah misal sebelumnya kita temukan pihak panitia pernah tidak sepenuhnya menjalankan perintah sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang dan turunannya seperti perpres, kata Muslim
Baca Juga:
Pengurus IKAMAPA Bogor Tahun 2021 Resmi Dilantik Secara Virtual
Muslim melanjutkan Untuk menghindari buruknya hasil pekerjaan perlu diperhatikan agar proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tentu jangan berbenturan kepentingan. Salah satunya dengan cara sejak awal pihak Pokja dan ULP harus terbuka dan adil menjalankan setiap tahapan proses nya. Disini dituntut sikap profesionalitas dari panitia agar menjalankan tugas nya sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku.
Baca Juga:
Pemuda Kreatif Aceh Timur Sulap Drum Air Jadi Boat Butuh Perhatian Pemerintah
“Sehingga kita meminta dan mengingatkan untuk tahun ini agar prosesnya benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku menurut perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang Dan jasa pemerintah misalnya, dan juga ketentuan lain yang mengatur tentang itu” Terang Muslim
Lebih lanjut “Kita juga meminta agar DPRK Aceh Utara ikut mengarahkan fungsi pengawasan nya terhadap jalannya proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak Pemkab, mari sama-sama kita kawal ini agar proses pembangunan yang dilakukan di Aceh Utara kedepan benar-benar sesuai dengan harapan dan terasa manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan”
“Kita memandang semua pihak perlu melakukan pengawasan sejak proses tahapan ini agar kemudian tidak ada lagi hasil pekerjaan yang dirasakan oleh masyarakat Umum tidak sesuai sehingga masyarakat yang dirugikan”Tutup Muslim Hamidi
