BATAM, NANGGROE.MEDIA | Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., menghadiri Forum Komunikasi Pemerintah Daerah dan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera yang digelar di Batam, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan undangan Kementerian Dalam Negeri, forum tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi dalam sejumlah kategori, di antaranya pengelolaan sampah dan lingkungan asri, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta implementasi Program 3 Juta Rumah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian turut hadir dan memberikan arahan kepada para kepala daerah mengenai pentingnya memperkuat koordinasi dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
Sejumlah program prioritas pemerintah turut menjadi pembahasan dalam forum tersebut, termasuk Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan dan peningkatan pelayanan kesehatan.
Bupati Al-Farlaky menilai forum tersebut penting sebagai ruang untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan agenda pemerintah pusat.
“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai program prioritas harus kita terjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Al-Farlaky.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan terus mendorong pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi, ketahanan pangan, pelayanan dasar dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Kehadiran Bupati Aceh Timur dalam forum tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
Forum tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antarpemerintah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik.
