JAKARTA | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh menggelar aksi massa di gedung Kementerian Pembangunan Umum dan Pembangunan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia terkait polemik proyek bendungan krueng pasee yang mangkrak, Selasa, (21/03/2023).
Ketua BEM FH Unimal, Aris Munandar menyampaikan bahwasanya aksi massa juga menuntut Kementerian PUPR RI untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang sudah berlarut-larut tidak selesai, seperti pembangunan proyek bendung irigasi Krueng Pase dan waduk keureuto.
“Ada sejumlah tuntutan yang dilayangkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Pertama, BEM Fh Unimal meminta Kementerian PUPR harus Mengevaluasi Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Aceh Karna tidak becus menjalankan tugas nya,” jelas Aris kepada Nanggroe.media
“Kedua, kami meminta kepada Kementrian PUPR RI agar menyelesaikam Proyek bendungan irigasi Krueng Pase dan Proyek Waduk Keureuto Aceh Utara, karna dua PSN tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Utara,” ungkap Aris
“Ketiga, kami meminta Atensi dari presiden jokowi kepada Kementrian PUPR RI terhadap dua Proyek Strategis Nasional (PSN) Krueng pase dan waduek kereuto Aceh Utara,” jelas Aris
“Keempat, kami meminta kepada kementerian PUPR RI agar menangkap mafia tanah yang menggagalkan pembangunan dan usut tuntas kontraktor yang tidak menyelesaikan pembangunan Krueng Pasee,” tutur Aris.
Aris Munandar juga menyampaikan bahwasanya BEM FH Unimal akan selalu berkomitmen mengawal proses evaluasi yang akan dilakukan instansi pihak terkait dan lebih lanjut terhadap pembangunan bendungan irigasi krueng pasee dan waduk keureuto.
