ACEH TIMUR, NANGGROE.MEDIA – Proses pemulihan pascabencana banjir di Aceh Timur kini disebut-sebut dibayangi manuver politik. Di tengah kondisi pengungsi yang masih membutuhkan perhatian serius serta roda ekonomi lokal yang belum sepenuhnya pulih, muncul berbagai narasi liar yang menyasar Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky.
Sebelumnya, langkah cepat Bupati Al-Farlaky yang turun langsung ke lokasi pengungsian mendapat apresiasi dari masyarakat. Namun, situasi tersebut berubah ketika isu-isu yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana mulai beredar luas, khususnya di ruang digital.
Spekulasi yang berkembang dinilai tidak memiliki dasar fakta yang jelas dan cenderung mengarah pada pembentukan opini negatif terhadap kepala daerah tersebut.
Perwakilan Koalisi Pemuda Aceh (KPA), Nanda Rizki, menilai fenomena ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan memiliki pola yang terstruktur.
“Ini bukan kritik yang lahir secara alami. Polanya terlihat sistematis dan muncul ketika citra kepala daerah sedang meningkat akibat kerja nyata di lapangan saat banjir. Patut diduga ada upaya untuk mereduksi marwah politik Bupati Al-Farlaky,” ujar Nanda, Kamis (24/4/2026).
Menurutnya, serangan opini tersebut bermula dari percakapan informal di tengah masyarakat, seperti di warung kopi hingga lingkaran pergaulan sehari-hari, yang kemudian berkembang menjadi narasi publik melalui media sosial.
“Awalnya dari obrolan kecil, lalu digiring menjadi opini. Ketika bupati mendapat perhatian positif karena fokus pada kerja-kerja kerakyatan, pihak-pihak tertentu merasa tidak diuntungkan dan mulai memainkan isu,” jelasnya.
Nanda mengingatkan bahwa dalam situasi masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana, penyebaran informasi tanpa verifikasi justru berpotensi memperkeruh keadaan dan mengganggu fokus pemulihan.
“Seharusnya energi publik difokuskan pada pemulihan, bukan terseret dalam perdebatan prematur yang dibangun atas dasar asumsi,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membedakan antara kritik yang berbasis fakta dengan tuduhan yang tidak berdasar.
“Dalam politik, perbedaan pendapat itu wajar. Namun, jangan sampai cara-cara yang digunakan justru merusak tatanan dengan menyebarkan fitnah. Jika ada dugaan pelanggaran, tempuh jalur yang benar dan uji secara objektif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nanda menyoroti cepatnya arus informasi di era digital yang kerap melampaui proses verifikasi. Kondisi ini, menurutnya, berisiko menggeser empati publik terhadap korban bencana menjadi konsumsi sensasi politik.
“Aceh Timur tidak membutuhkan kegaduhan tambahan. Yang dibutuhkan saat ini adalah dukungan kolektif untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum jelas kebenarannya.
“Jangan sampai kerja nyata yang sudah dilakukan justru tertutup oleh produksi isu yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat sudah bisa menilai siapa yang benar-benar bekerja,” pungkas Nanda.
