Nanggroe.net, Banda Aceh | Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang bekerjasama dengan Unsyiah untuk melaksanakan tes swab RT-PCR sangat perlu diberikan apresiasi.
Hal ini di sampaikan Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Falevi Kirani kepada Nanggroe.net Senin (8/6) dalam rilisnya mengatakan, dari awal Ia memang berharap, agar tes massal Covid-19 yang dilakukan menggunakan metode RT-PCR bukan rapid test.
Menurutnya, dengan uji swab RT-PCR, hasil yang didapat nanti tidak diragukan lagi akurasinya. Hal ini juga akan memperlihatkan kondisi real jangkitan Covid-19 di wilayah Banda Aceh, karena mereka yang terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala atau OTG, juga akan bisa terdeteksi.
Baca Juga : Pertama Kali, RSUD Zubir Mahmud Aceh Timur Rawat Pasien Positif Covid-19
“Kebijakan Pemko Banda Aceh ini saya kira perlu ditiru oleh Pemerintah Aceh. Kita melihat, sepertinya masih ada keragu-raguan dari pemerintah Aceh dalam melaksanakan tes massal ini,” ujarnya.
Dugaan kami, Lanjut Rizal, pemerintah saat mewacanakan tes massal, secara terburu-buru, tanpa melakukan koordinasi dengan jajaran instansi terkait, terutama dengan Balitbangkes RI. Informasi yang kami dapat, Balitbangkes RI tidak mau menerima sampel pasien sehat, tanpa gejala terinfeksi.
Jika benar demikian, tentu wacana pemeriksaan massal menggunakan metode RT-PCR bisa gagal. Karena itu, Plt Gubernur kemudian mengeluarkan Ingub memerintahkan bupati/wali kota agar melaksanakan pemeriksaan massal di daerahnya masing-masing.
“Jadi pemerintah seperti ingin buang badan, apabila nanti ada yang memprotes mengapa pemeriksaan menggunakan rapid test. Dugaan kami, hampir pasti nanti pemeriksaan massal yg dilakukan di kabupaten/kota menggunakan metode rapid test,” tandasnya.
Oleh sebab itu, mungkin ada baiknya Pemerintah Aceh menggandeng Unsyiah seperti yang dilakukan Pemko Banda Aceh. Unsyiah dari sisi prosedur mungkin tidak seketat Balitbangkes RI, sehingga akan lebih mudah bagi Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program tes swab massal.
“Apalagi soal anggaran, seperti yang pernah kami sampaikan, Pemerintah Aceh tidak perlu ragu menggunakannya asal untuk kebaikan masyarakat Aceh. Kami dari Komisi V siap mendukung Pemerintah Aceh jika kebijakan tes swab massal ini dilakukan,” tutup M Rizal Falevi Kirani, Ketua Komisi V DPRA
