JAKARTA, NANGGROE.MEDIA | Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyiapkan anggaran sebesar Rp993 miliar untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 173 madrasah di seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2027.
Anggaran tersebut bersumber dari pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih layak, nyaman, dan berkualitas bagi peserta didik.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Suyitno, mengatakan bahwa program pembangunan melalui SBSN telah memberikan manfaat nyata bagi lingkungan pendidikan madrasah. Menurutnya, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka.
“Syukur alhamdulillah, pembiayaan SBSN sudah dirasakan manfaatnya oleh civitas akademika di madrasah. Banyak wali murid yang mempertimbangkan kualitas sarana dan prasarana sebelum menyerahkan anaknya ke lembaga pendidikan,” ujar Suyitno di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Meski demikian, Suyitno menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik. Peningkatan fasilitas harus diiringi dengan pengembangan prestasi peserta didik, kompetensi tenaga pendidik, serta perbaikan tata kelola madrasah secara menyeluruh.
Ia juga meminta seluruh kepala madrasah calon penerima manfaat SBSN 2027 agar memperhatikan setiap tahapan pembangunan, mulai dari kepatuhan terhadap petunjuk teknis, kesesuaian prototipe bangunan, hingga komunikasi dan koordinasi selama proses pelaksanaan.
Sementara itu, Direktur Kelembagaan dan Sarana Madrasah, Papay Supriatna, menjelaskan bahwa program intervensi SBSN untuk madrasah telah berjalan sejak 2018. Program tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan formal berciri khas keagamaan.
Papay mengingatkan bahwa tanggung jawab pihak madrasah tidak berakhir setelah pembangunan selesai. Fasilitas yang telah dibangun harus dirawat dan dipelihara secara berkelanjutan agar tetap berkualitas serta dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Adapun kebutuhan pembangunan pada 173 madrasah calon penerima SBSN 2027 cukup beragam, meliputi ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, asrama, hingga mess guru.
Namun, alokasi pembangunan tetap diprioritaskan pada fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajaran, seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana, Abdul Basir, menyampaikan bahwa madrasah yang menjadi calon penerima program telah melalui tahapan pemenuhan persyaratan awal.
Persyaratan tersebut antara lain kepemilikan sertifikat tanah atas nama Kementerian Agama serta kesesuaian luas lahan dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, karena SBSN merupakan instrumen pembiayaan negara yang melibatkan dana masyarakat, setiap usulan pembangunan harus melewati proses verifikasi dan validasi secara berjenjang.
Proses tersebut melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kementerian Agama Pusat, Direktorat PDM Bappenas, Direktorat PHDN Bappenas, hingga Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
Lebih lanjut, Abdul Basir menyebutkan bahwa madrasah negeri memiliki kesempatan untuk mengusulkan kebutuhan pembangunan melalui program SBSN.
Bagi madrasah yang berminat menjadi calon penerima manfaat tahun anggaran 2028, pengajuan dapat dipersiapkan dengan melengkapi dokumen dan persyaratan melalui laman SIM-SARPRAS SBSN Madrasah pada Direktorat Kelembagaan dan Sarana Madrasah.
Melalui program ini, Kemenag berharap peningkatan fasilitas pendidikan madrasah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembelajaran, sehingga mampu melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing.

