MEDAN, NANGGROE.MEDIA | Komisariat Wilayah (Komwil) I APEKSI yang beranggotakan pemerintah kota di wilayah Sumatera berhasil merumuskan 22 rekomendasi strategis sebagai hasil pembahasan selama rangkaian Rakernas XVIII APEKSI.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Sidang Pleno Penutupan Rakernas sebagai usulan kepada Pemerintah Pusat guna memperkuat kebijakan pembangunan perkotaan di Indonesia.
Berbagai rekomendasi yang dihasilkan mencakup isu-isu strategis, antara lain penguatan mitigasi bencana melalui pembentukan infrastruktur kebencanaan terpadu, penyempurnaan kebijakan fiskal daerah, penyesuaian batas belanja pegawai, sinkronisasi tata ruang, pembangunan kawasan berbasis potensi daerah, percepatan transformasi digital birokrasi, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan kota yang berkelanjutan.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan seluruh anggota Komwil I APEKSI yang bertujuan mendorong lahirnya kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., menyambut baik lahirnya 22 rekomendasi tersebut karena dinilai menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi pemerintah kota.
“Rekomendasi yang dihasilkan Komwil I sangat komprehensif dan menyentuh kebutuhan nyata pemerintah daerah. Mulai dari penguatan kapasitas fiskal, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, digitalisasi pelayanan publik, hingga pengembangan kota yang berkelanjutan. Seluruhnya sangat relevan dengan arah pembangunan yang sedang dijalankan Pemerintah Kota Lhokseumawe,” kata Sayuti.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe akan mempelajari dan mengimplementasikan berbagai hasil Rakernas sesuai dengan kewenangan daerah, sekaligus menjadikannya sebagai referensi dalam penyusunan program pembangunan ke depan.
“Kami berharap rekomendasi ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat sehingga dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk berinovasi. Dengan dukungan regulasi yang tepat, pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Sayuti, tantangan pembangunan perkotaan saat ini membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Oleh karena itu, semangat kolaborasi yang dibangun melalui APEKSI harus terus dipertahankan sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah Kota Lhokseumawe berkomitmen untuk terus mendukung setiap langkah yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, serta penguatan daya saing kota.
Hasil Rakernas XVIII APEKSI diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
