LHOKSEUMAWE, NANGGROE.MEDIA – Dinamika yang terjadi di kawasan waduk Kota Lhokseumawe perlu dipahami secara rasional dan objektif sebagai bagian dari proses penataan ruang menuju kota yang lebih tertib dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal KNPI Kota Lhokseumawe, Royhan.
Ia menegaskan bahwa waduk bukan sekadar ruang genangan air, melainkan infrastruktur strategis yang memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung kehidupan masyarakat.
“Waduk memiliki peran penting dalam pengendalian banjir, menjaga ekosistem, serta membuka peluang ekonomi berbasis masyarakat. Karena itu, penataannya menjadi langkah yang tidak bisa dihindari dalam pembangunan kota modern,” ujar Royhan.
Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Malikussaleh itu menilai, kebijakan pembersihan dan penataan waduk merupakan langkah tepat yang perlu didukung semua pihak. Ia menyoroti kondisi waduk yang selama ini mengalami sedimentasi, penyempitan fungsi, hingga pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukan.
Dalam perspektif hukum, Royhan menjelaskan bahwa keberadaan waduk telah memiliki dasar yang kuat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, waduk termasuk bagian dari sumber daya air yang wajib dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan kawasan waduk sebagai kawasan lindung yang tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan. Pelanggaran terhadap tata ruang dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.
“Artinya, penataan waduk bukan hanya kebijakan teknis, tetapi juga amanat undang-undang. Negara hadir untuk memastikan fungsi waduk tetap terjaga,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sedimentasi dan penyalahgunaan kawasan waduk dapat menurunkan kapasitas tampung air dan memperburuk sistem drainase kota. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko banjir, merusak ekosistem, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar.
“Pembersihan waduk adalah langkah rasional dan visioner. Kita tidak boleh terjebak pada kepentingan jangka pendek yang mengorbankan keberlanjutan lingkungan,” tambahnya.
Meski demikian, Royhan menekankan pentingnya pendekatan yang transparan dan humanis, khususnya bagi masyarakat yang terdampak langsung. Ia menilai, penataan harus dilakukan secara inklusif dengan membuka ruang dialog dan solusi yang adil.
“Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek, tetapi harus dilibatkan sebagai bagian dari proses,” jelasnya.
Lebih jauh, ia melihat potensi besar waduk jika dikelola secara optimal. Selain sebagai pengendali banjir, kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau, destinasi wisata lokal, hingga pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jika tertata dengan baik, waduk akan menjadi aset besar bagi Lhokseumawe, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga masa depan,” ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan Ketua KNPI Kota Lhokseumawe, Muhammad Ajuar. Ia menilai penataan waduk merupakan bagian dari arah besar pembangunan kota yang harus didukung bersama.
“Kita tidak boleh melihat persoalan ini secara parsial. Waduk adalah bagian dari sistem kota yang harus dijaga secara utuh. Jika hari ini kita tidak menata, maka kita hanya menunda masalah yang lebih besar,” katanya.
Ia juga menegaskan peran pemuda dalam mengawal kebijakan sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemuda harus hadir sebagai garda terdepan, memastikan kebijakan berjalan dengan baik dan melahirkan kesadaran kolektif di tengah masyarakat,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Muhammad Ajuar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan penataan waduk sebagai momentum membangun masa depan kota yang lebih baik.
“Ini bukan hanya tentang waduk, tetapi tentang masa depan Lhokseumawe. Kita semua punya tanggung jawab untuk mendukung dan mengawalnya,” pungkasnya.
