NANGGROE.MEDIA, BENER MERIAH | Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bener Meriah memberikan pesan keras penuh perhatian kepada Bupati Bener Meriah. GMNI mengingatkan Bupati Bener Meriah agar tidak melantik pejabat berstatus “berapor merah” untuk menduduki posisi Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Lebih lanjut, sebagai bentuk peringatan yang tegas, GMNI menyatakan bahwa kesiapannya untuk menggelar aksi demonstrasi setiap minggu jika peringatan ini tidak diindahkan. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan demokratis demi menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
”Kami akan melakukan aksi demonstrasi di wilayah Kabupaten Bener Meriah secara rutin setiap Minggu jika permintaan mahasiswa tidak di dengarkan,” terang Ketua GMNI, Toga dalam keterangannya Sabtu, 14 Februari 2026.
Ketua GMNI itu menegaskan, penolakan ini bukan tanpa alasan yang kuat. Mereka sangat prihatin jika jabatan penting diisi oleh orang yang tidak tepat. Status “berapor merah” ini biasanya berarti orang tersebut memiliki catatan kinerja yang buruk, melanggar disiplin kerja, atau memiliki masalah dalam hal kejujuran dan integritas.
”Melantik orang dengan catatan bermasalah akan merusak prinsip bahwa jabatan harus diberikan kepada yang paling mampu, dan ini pasti akan menghambat pelayanan kepada masyarakat.” Ujarnya.
Peringatan ini, GMNI menyoroti bahwa pemerintah daerah harus benar-benar menjunjung tinggi pemerintahan yang bersih dan transparan. Pengisian jabatan penting harus diisi oleh orang yang kompeten dan bisa dipertanggungjawabkan.
Pejabat yang memiliki catatan negatif sangat beresiko merusak manajemen kerja, membuat masyarakat tidak percaya lagi, dan yang paling penting, menghambat program pembangunan, terutama upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang sedang dan harus terus dilakukan.
GMNI juga menekankan kembali kepada Bupati Bener Meriah, bahwa jabatan publik bukan tempat bagi mereka yang punya rekam jejak tidak bersih. Jabatan ini adalah amanah besar yang harus dipegang oleh orang yang benar-benar mampu dan jujur.
Toga, selaku Ketua GMNI kembali menegaskan, rekan-rekannya siap berdemokrasi lewat demonstrasi yang damai tapi tegas jika rencana pelantikan ini tetap dilaksanakan meskipun sudah diingatkan.
Organisasi GMNI ini berharap jajaran SKPK Bener Meriah kedepannya bisa benar-benar menjadi garda terdepan yang membantu dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan dan pelantikan pejabat harus dilakukan dengan ketat, objektif, dan tidak boleh ada campur tangan yang tidak berdasarkan kualitas diri pejabat tersebut.
Mahasiswa menginginkan Bupati lebih teliti menempatkan orang-orang terbaik di posisi penting, supaya tercipta birokrasi yang bersih, bekerja cepat, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Bener Meriah terutama dalam memulihkan kondisi pasca bencana, demikian (**).
