LHOKSEUMAWE, NANGGROE.MEDIA | Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini mengembangkan sistem pendataan By Name By Address (BNBA) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang lebih akurat, terbarui, dan terintegrasi.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program bantuan rumah berjalan efektif, transparan, dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Program ini diberi nama PRIMA RTLH (Pemanfaatan data RTLH yang Integratif, Mutakhir, dan Akurat). Melalui PRIMA RTLH, data penerima bantuan akan diverifikasi secara rutin di setiap gampong untuk memastikan ketepatan sasaran dan kelengkapan informasi.
Data tersebut kemudian dikelola dengan SOP yang seragam dan dikembangkan menjadi Dashboard Perumahan RTLH Digital, sehingga memudahkan pemantauan dan pengambilan keputusan.
Sistem ini juga dirancang terintegrasi sepenuhnya dengan e-Planning serta Aplikasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sehingga proses perencanaan dan pelaporan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Said Bachtiar, ST. MT melalui Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Furqan, ST., M.S.M., selaku penggagas aksi perubahan ini, menyampaikan bahwa pembaruan sistem data ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan layanan publik di bidang perumahan.
“Data adalah kompas. Dengan data yang akurat, setiap program bantuan dapat diarahkan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Sistem ini memastikan prosesnya lebih cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Inovasi PRIMA RTLH juga menjadi bagian dari dukungan nyata terhadap program unggulan Wali Kota Lhokseumawe dalam digitalisasi pelayanan publik.
Pemanfaatan teknologi informasi ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memperluas akses masyarakat untuk memantau dan memberikan masukan terhadap program pemerintah secara transparan.
Masyarakat dapat berpartisipasi melalui mekanisme umpan balik digital, sehingga data selalu terkini dan dapat diverifikasi bersama. Harapannya, PRIMA RTLH menjadi model praktik baik (best practice) dalam tata kelola bantuan perumahan, tidak hanya di Lhokseumawe, tetapi juga sebagai inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.
