Nanggroe.net, Banda Aceh | Jubir Frontal, Lukman menegaskan bahwa Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk dapat mengundurkan diri karena dinilai tidak bisa menyelesaikan segala problematika yang terjadi di Aceh.
“Kami mendesak Plt. Gubernur Aceh untuk mengundurkan diri secara terhormat,” tegas Lukman lewat rilisnya yang diterima Nanggroe.net Jum’at (18/9).
Menurut Lukman seharusnya pergantian pucuk kepemimpinan di Aceh yang saat ini di pimpin oleh Nova Iriansyah bisa memberi harapan baru bagi Rakyat Aceh untuk melihat Aceh lebih baik dari hari ke hari.
Baca Juga : Pupuk Subsidi Langka, Ombudsman Sarankan Pemerintah Aceh Lobi Pusat
“Namun, harapan itu terlihat tak kunjung datang, harusnya ada perubahan total di Aceh atau setidaknya PLT Gubernur Aceh harus berani melakukan terobosan-terobosan yang bisa memicu akselerasi yang maksimal dalam upaya membangun Aceh,” tuturnya.
Hal ini, Kata Lukman, ketika melihat perkembangan Aceh di bawah kendali Nova Iriansyah yang tidak kunjung membaik, bahkan cenderung terus memburuk.
“Misalnya hubungan pusat dengan daerah hampir tidak ada kemajuan berarti yang bisa dicapai dalam bentuk terobasan yang dihasilkan, selain itu dalam upaya penanganan Covid19, kemudian masalah perlindungan tenaga medis yang berjuang di garis terdepan yang terlihat belum maksimal,” sebutnya.
Baca Juga : Mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Melakukan Demonstrasi di Gedung Gubernur Aceh
Selain itu, Kata Frontal, Program Touring Moge hari damai Aceh pada Banda Reintegrasi Aceh (BRA) adalah contoh blunder lainnya yang akhirnya dibatalkan setelah mendapat kecaman dari publik.
“Plt. Gubernur Aceh berulang kali mangkir dari sidang Paripurna DPR Aceh yang merupakan pelecehan terhadap DPRA yang merupakan representasi dari Rakyat Aceh,” ucapnya.
Kemudian, Kata Lukman juga ada pemaksaan pelaksanaan proyek Multiyears senilai 2.65 Triliun walaupun sudah dibatalkan DPRA, pemangkasan besar-besaran dana hibah Dayah untuk dana Refocusing yang sama sekali tidak tidak menghargai pendidikan Dayah,.
“Pengadaan mobil dinas mewah pejabat ratusan per tahun yang ditengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin memburuk dihantam Covid19 malah pemerintah terkesan berfoya-foya dengan uang rakyat,” cetusnya.
Apalagi, Kata Lukman, rehab ruang kerja Sekretariat Daerah milyaran rupiah (tidak recofusing), bertentangan dengan SKB Mendagri-Menkeu.
“Atas dasar berbagai persoalan diatas kami mendesak Plt. Gubernur Aceh segera mengundurkan diri secara terhormat atau segera mungkin mengevaluasi kinerja jajarannya untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat Aceh,” pungkasnya.
