NANGGROE.MEDIA, JAKARTA | Gerakan Nurani Bangsa yang terdiri dari tokoh-tokoh dengan beragam latar belakang mendorong agar Presiden Republik Indonesia, Prabowo mereformasi Polri. Mengutip sumber Tempo, Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 11 September 2025.
Dalam pertemuan itu Prabowo Subianto setuju membentuk tim reformasi kepolisian. Prabowo menyampaikan hal itu saat berdiskusi dengan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa pada Kamis, 11 September 2025 kemarin.
Saat pertemuan dengan orang nomor satu di Indonesia itu Mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia atau PGI Gomar Gultom ikut serta mengatakan dalam pertemuan itu mereka menyampaikan kepada Presiden Prabowo perlunya mengevaluasi dan mereformasi Polri.
”Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata Gultom setelah pertemuan selama tiga jam di Istana Kepresidenan kemarin.
Kata Gultom, Presiden Prabowo sudah memiliki konsep reformasi kepolisian. Gerakan Nurani Bangsa menilai Presiden harus mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan Polri dan kebijakannya. Tujuannya agar kepolisian tidak lagi melakukan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya.
“Jadi istilahnya gayung bersambut ya, apa yang dirumuskan teman-teman ini akan dilakukan oleh Bapak Presiden, terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian tadi,” kata Gultom.
Dalam pertemuan itu kemarin, cendekiawan dan ulama Gerakan Nurani Bangsa juga meminta agar Presiden Prabowo membebaskan aktivis dan para pelajar yang masih ditahan kepolisian pasca demonstrasi Agustus lalu.
“Kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu,” kata Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama RI yang juga ikut dalam pertemuan tersebut.
Lukman mengatakan, bahwa penahanan pelajar dan mahasiswa akan menganggu proses pendidikan dan bahkan bisa memutus masa depan mereka. Padahal, para mahasiswa dan aktivis berunjuk rasa secara damai. Demonstrasi itu merupakan sesuatu yang dijamin oleh konstitusi. Namun tiba-tiba demonstrasi berubah menjadi tindakan kekerasan yang sebetulnya belum tentu mereka yang memulai.
”Sebenarnya banyak yang tidak tahu apa-apa. Jadi itu yang kami desakkan agar pemerintah segera menindaklanjuti,” kata Lukman.
Para tokoh Gerakan Nurani Bangsa juga mendesak Presiden membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki demonstrasi yang berakhir ricuh pada akhir Agustus kemarin.
Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa saat menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan yang tergabung dalam gerakan ini adalah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M. Quraish Shihab, Ahmad Mustofa Bisri, Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Frans Magniz Suseno , Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q. Wahid.
Selanjutnya Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Jacky Manuputty, Gomar Gultom, A. Setyo Wibowo, Erry Riyana Hardjapamekas, Eri Seda, Laode Moh. Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.
