Nanggroe.net, | Polisi menembakkan bola merica ke pengunjuk rasa di Hong Kong pada hari Minggu ketika ratusan orang turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang penundaan pemilihan legislatif dan undang-undang keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh China.
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menunda pemilihan 6 September untuk kursi di Dewan Legislatif pusat keuangan Asia selama satu tahun pada Juli karena lonjakan kasus virus korona.
Langkah tersebut merupakan pukulan bagi oposisi pro-demokrasi yang berharap untuk memenangkan mayoritas bersejarah di Dewan, di mana hanya setengah kursi yang dipilih secara langsung dan setengah lainnya ditunjuk sebagai anggota yang sebagian besar mendukung Beijing.
Baca Juga : Calon Bupati Meninggal Dunia Usai Mendaftarkan Diri ke KPU
“Hari ini seharusnya hari pemungutan suara kami, kami harus melawan untuk melawan untuk mendapatkan suara kami,” kata seorang wanita berusia 70 tahun yang bermarga Wong saat dia berbaris dengan demonstran lainnya.
Jajak pendapat itu akan menjadi pemungutan suara resmi pertama bekas koloni Inggris itu sejak Beijing memberlakukan undang-undang keamanan baru pada akhir Juni. Pemerintah menegaskan tidak ada motif politik di balik penundaan tersebut.
Ribuan polisi ditempatkan di sekitar semenanjung Kowloon yang ramai saat para demonstran melambai-lambaikan spanduk dan meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah yang populer seperti “membebaskan Hong Kong”. Slogan-slogan ini sekarang dilarang di bawah undang-undang keamanan yang baru. Polisi mengatakan mereka menangkap setidaknya 90 orang, terutama karena pertemuan ilegal, dalam pemberitahuan di halaman Facebook mereka.
Baca Juga : Mahfud MD : Politik Uang Tidak Bisa Dihindari Dalam Pilkada
Beberapa aktivis terkenal ditangkap selama demonstrasi termasuk Figo Chan, wakil ketua dari Front Hak Asasi Manusia Sipil dan mantan legislator Leung Kwok-hung, juga dikenal sebagai “Rambut Panjang”, menurut sebuah posting di halaman Facebook Chan.
Demonstrasi anti-pemerintah telah menurun tahun ini terutama karena pembatasan pertemuan kelompok, yang diberlakukan untuk melawan penyebaran virus corona, dan undang-undang keamanan, yang menghukum tindakan yang oleh China dianggap subversif, separatis, teroris, atau berkolusi dengan pasukan asing.
Para kritikus mengatakan undang-undang itu bertujuan untuk meredam perbedaan pendapat di kota itu, sementara para pendukung mengatakan undang-undang itu akan membawa stabilitas lebih setelah setahun kerusuhan anti-pemerintah dan anti-China yang sering disertai kekerasan.
Hong Kong kembali ke pemerintahan China pada 1997 di bawah jaminan otonomi, tetapi para kritikus mengatakan undang-undang baru itu merusak janji itu dan menempatkan wilayah itu pada jalur yang lebih otoriter.
Para pendukung undang-undang tersebut mengatakan undang-undang tersebut menutup celah dalam keamanan nasional yang ditinggalkan oleh ketidakmampuan kota untuk memenuhi persyaratan konstitusional untuk mengesahkan undang-undang tersebut sendiri.
Sementara protes jalanan sebagian besar telah kehilangan momentum, sentimen anti-pemerintah dan anti-Beijing tetap ada, dengan tawaran China untuk pengujian virus korona massal untuk penduduk Hong Kong mendorong seruan untuk boikot di tengah ketidakpercayaan publik.
Artikel ini telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dari Reuters.
