BENER MERIAH | Problem yang masih berlanjut saat ini yaitu konflik antara gajah liar dan masyarakat di sejumlah wilayah Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah sampai saat ini masih berlangsung. Kamis, (01/08/24).
Pada waktu terakhir ini terjadi kembali konflik antara satwa yang dilindungi dengan masyarakat yang bertepatan di wilayah Transmigrasi Satuan Penempatan 1 Jalung, Desa Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.
Yang mana dalam peristiwa itu gajah liar telah merusak sejumlah lahan yang berisikan tanaman warga setempat. Berbagai upaya juga terus dilakukan oleh Pemkab Bener Meriah guna mengatasi persoalan konflik gajah liar dan masyarakat.
Pada persoalan tersebut Penjabat (Pj) Bupati Bener Meriah, Ir Mohd Tanwier melakukan audensi dengan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB RI) untuk membahas beberapa hal penting terkait dengan percepatan penanganan bencana dan konflik gajah liar dengan masyarakat.
Pj Bupati Mohd Tanwier beriniasitif untuk bertemu dengan pihak BNPB Pusat untuk audensi terkait konflik antara masyarakat dengan kawanan gajah liar yang masih terus terjadi sampai hingga saat ini di sejumlah kawasan khususnya di Kabupaten Bener Meriah. Hal itu juga mengakibatkan adanya kerugian di kalangan para petani di daerah setempat. Pada pertemuan yang berlangsung itu dilaksanakan di Gedung BNPB Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan itu, Pj Bupati Mohd Tanwier, didampingi sejumlah pejabat Pemkab Bener Meriah, diantaranya, Plh Sekda, Asisten Administrasi Umum, Kalaksa BPBD, dan Kadiskominfo.
Kehadiran rombongan Pj Bupati Bener Meriah, diterima langsung oleh Deputi Rehab dan Rekon, Jarwan, SPd., MAP.,MM dan Dir Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan SDA, BNPB, Dra Eny Supartini MM.
Disela audensi itu, Pj Bupati Mohd Tanwier menyampaikan jika konflik antara kawanan gajah liar dengan masyarakat, terutama para petani di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, sudah berlangsung lama. Konflik satwa yang dilindungi dengan para petani itu sudah banyak juga mengalami kerugian, dan ering sekali kawanan gajah liar merusak lahan pertanian masyarakat.
“Kami juga akan segera menyiapkan apa yang nantinya dibutuhkan oleh BNPB untuk menyelesaian masalah ini,” kata Mohd Tanwier dalam pertemuan itu.
Menanggapi laporan Pj Bupati Bener Meriah, Dir Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan SDAM BNPB, Eny Supartini mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Desa.
“Ancaman bencana bukan hanya alam tapi juga non alam. Kita akan mengkaji landasan hukum.” Ucapnya.
“BNPB akan mengkaji untuk penetapan menjadi kondisi darurat atau siaga darurat penanganan gajah liar untuk Kabupaten Bener Meriah,” demikian ucapnya.
