BENER MERIAH, NANGGROE.MEDIA | Lima bulan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di kawasan Kecamatan Pintu Rime Gayo. Akses vital yang menghubungkan Bireuen – Takengon masih lumpuh.
Sementara, akses vital jembatan Enang-enang pun tak kunjung diperbaiki hingga saat ini. Warga terpaksa bertaruh dengan jalan alternatif Wih Porak yang kini masih dalam keadaan rusak, sempit, dan rawan putus.
Dalam dua pekan terakhir ini, jalur tersebut bahkan sempat lumpuh total akibat luapan air sungai Wih Porak. Antrean kendaraan pun juga sempat mengular panjang di ruas milik pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Aktivitas ekonomi tersendat, mobilitas warga pun terganggu.
Menanggapi hal itu, wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Salihin, menilai bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Dia mendesak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh agar segera turun tangan memperbaiki jalur alternatif tersebut.
“Perbaikan jalan Wih Porak adalah opsi paling cepat untuk membuka kembali akses masyarakat Bireuen – Takengon,” kata Salihin. Selasa, 07 April 2026.
Menurutnya, pembangunan kembali jembatan Enang-enang membutuhkan waktu panjang dan anggaran besar. Sementara masyarakat membutuhkan solusi secepatnya.
Baru-baru ini, Salihin bersama Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, telah menemui BPJN guna mendorong percepatan penanganan akses jalan tersebut.
Ia bahkan mengusulkan agar ruas kawasan Wih Porak dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional. Skemanya, yakni pemerintah daerah menghibahkan jalan tersebut ke pusat.
“Kalau statusnya nasional, penanganannya bisa lebih cepat dan terukur. Kami siap memfasilitasi dengan pemerintah daerah,” ujar Salihin.
Salihin mengingatkan, bahwa ruas jalan Bireuen – Takengon merupakan urat nadi bagi tiga Kabupaten di dataran tinggi Gayo, yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Dia mengatakan, tanpa akses yang layak, distribusi barang dan mobilitas warga akan terus terganggu.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi jalan KKA yang tak kalah memprihatinkan. Secara terpisah, Salihin mengaku telah meminta Sekda Aceh, Muhammad Nasir, mengalokasikan anggaran melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) untuk perbaikan ruas tersebut.
“Jalan KKA adalah tanggung jawab Provinsi. TKD bisa dimanfaatkan untuk itu,” kata dia lagi.
Di tengah lambatnya penanganan daerah pascabencana, masyarakat Gayo kini hanya berharap akses yang layak bukan janji yang berlarut-larut, demikian (**).
