Nanggroe.net, Banda Aceh | Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Omnibus Law telah disahkan oleh pemerintah dan DPR-RI dalam rapat paripurna, Senin 5 Oktober 2020. Pengesahan ini pun memicu perdebatan di publik, khususnya kalangan mahasiswa.
Nica Ranu Andika, Presidium Nasional (Presnas) Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (BEM PTAI) Se-Indonesia, turut menyoroti pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-undang Omnibus Law.
Presnas BEM PTAI Indonesia mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian untuk melakukan judicial review.
Baca Juga : “Jika Tidak Puas Terhadap UU Cipta Kerja, Silahkan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi”
“Tim kami sedang lakukan kajian untuk judicial review terhadap pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar),” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (13/10).
Kendati demikian, Ranu menjelaskan pihaknya memberikan saran kepada berbagai pihak yang tidak menyepakati pengesahan UU Omnibus Law untuk tetap menempuh jalur yang telah disediakan pemerintah.
“Ini memang proses yang cukup panjang, sebaiknya menempuh jalur yang disediakan oleh negara kita yakni judicial review atau hak uji materi,” kata Ranu saat melakukan Kajian dan Konsolidasi: Omnibus Law Menuju Judicial Review, Menteng, Jakarta.
Menurutnya, dalam melakukan penolakan UU Omnibus Law yang paling tepat adalah menempuh jalur yang telah disediakan (judicial review) karena menjadi jalur terbaik.
“Jalur judicial review adalah jalan yang konkret dan perlu diperjuangkan,” tegas Ranu.
Adapaun pernyataan sikap yang dirilis oleh BEM PTAI Se Indonesia:
- Melihat kondisi aksi yang telah dilaksanakan di berbagai daerah yang berujung dengan perbuatan anarkisme serta menimbang maslahah dan mudhorat bangsa ditengah situasi pandemi Covid-19, kami Forum Komunikasi BEM PTAI Se Indonesia mengajak seluruh mahasiswa dan terkhusus dibawah lingkungan PTAI agar mengambil langkah kongkrit untuk mengajukan judicial review dei menghindari penyebaran Covid-19 dan memunculkan cluster baru.
- Kami meyakini bahwa masih adanya keadilan di negara ini, oleh sebab itu kami mengajak seluruh mahasiswa untuk bersama-sama melakukan konsolidasi guna untuk mengambil langkah Judicial Review dan turut mengawal Judicial Review sampai dengan selesai.
- Menghimbau kepada pemerintah agar membuka ruang diskusi kepada mahasiswa, buruh dan masyarakat sehingga dapat menyelesaikan aspirasi secara langsung.
