Nanggroe.net, Aceh Timur | Gerakan Mahasiswa Timue (Germatim) dalam melihat situasi Aceh Timur dengan segala kebijakan pemerintah (Eksekutif) yang dinilai jauh dari harapan rakyat, mereka mengatakan bahwa DPRK Aceh Timur terkhusus ketua DPRK sekarat untuk bergerak.
Menurut Germatim, ketua DPRK Aceh Timur seperti keong, seharusnya Ketua DPRK Aceh Timur harus benar-benar hadir dalam posisi sebagai pengawasan terhadap Eksekutif untuk pro aktif pada kebijakan yang memihak kepada rakyat.
“Ditengah wabah pandemi ketua DPRK Aceh Timur jangan seperti keong di parlemen. Saat ini ketua DPRK Aceh Timur stagnan ditempat, padahal ditengah pandemi ini masyarakat sangat membutuhkan pemerintah dalam hal kebijakan yang selalu pro aktif kepada masyarakat yang diawasi oleh dewan khususnya ketua DPRK”, Ujar ketua Germatim Aceh Timur, Nanda Risky kepada Nanggroe.net, Selasa (9/6).
Baca Juga : BEM Hukum Unimal Desak Plt. Gubernur Aceh Tetap Menjaga Akal Sehat
Sementara itu, aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Aceh asal Aceh Timur, Eri Ezi, turut angkat bicara terkait DPRK Aceh Timur. Ia mengatakan seharusnya DPRK dan khususnya ketua DPRK Aceh Timur harus gunakan hak pengawasannya sebagai Legislator.
“Sebagai Legislatif seharusnya ketua DPRK beserta anggotanya benar-benar gunakan hak pengawasannya, karena esensi dari DPRK ini adalah mengawasi tikus-tikus berdasi, jangan kemudian dprk bercumbu mesra dengan pemerintah”, pungkasnya
Terkait ditengah kondisi wabah pandemi, aktivis LMND Aceh ini menilai bahwa Aceh timur sedang kekosongan ketua DPRK serta anggota-anggotanya. Bahkan, Aktivis ini menyebutnya ketua DPRK Aceh Timur ‘krisis ideologi dan krisis pemikiran’.
“Aceh Timur sedang tidak ada ketua DPRK beserta anggotanya, ditengah pandemi ini ia kalem bahkan ia tidak pernah gunakan hak sebagai pengawasannya, seharusnya ia lebih aktif dalam mengawal kebijakan, tuturnya.
Ia juga menyinggung terkait anggaran Covid-19 untuk Aceh Timur sebesar 30 Miliar, bahkan meragukan posisi ketua DPRK yang dinilai pro aktif kepada Eksekutif bukan kepada rakyat.
“Banyak kebijakan Eksekutif yang hari ini saya rasa ketua dan anggota DPRK lainnya krisis ideologi, krisis pikiran hingga krisis moral”, tutup Eri.
