JAKARTA, NANGGROE.MEDIA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat strategis di lingkungan pemerintahan dalam sebuah upacara resmi di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Presiden menunjuk Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Pengangkatan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Selain itu, Presiden juga melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Pengangkatan ini merujuk pada Keputusan Presiden RI Nomor 50/TPA/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
Prosesi pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan menurut agama Islam yang dipandu langsung oleh Presiden. Dalam sumpah tersebut, para pejabat berkomitmen untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab demi pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden saat mendiktekan sumpah jabatan.
Setelah pengucapan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh para pejabat yang baru dilantik.
Kegiatan kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat yang diawali oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian diikuti oleh para tamu undangan.
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan struktur pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja nasional di berbagai sektor strategis.
