LHOKSEUMAWE, NANGGROE.MEDIA | Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PC IPPNU) Kota Lhokseumawe menggelar Konferensi Pimpinan Cabang (KONFERCAB) di Aula Asrama Haji Kota Lhokseumawe, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Pengurus Cabang IPPNU Kota Lhokseumawe sebagai kepengurusan definitif, serta perwakilan dua cabang persiapan, yakni PC IPPNU Persiapan Aceh Utara dan PC IPPNU Persiapan Aceh Timur.
KONFERCAB menjadi momentum penting bagi IPPNU untuk melakukan konsolidasi organisasi, mengevaluasi perjalanan kepengurusan, serta merumuskan arah program dan kaderisasi ke depan.
Selain membahas agenda internal organisasi, forum tersebut juga menjadi ruang silaturahmi dan koordinasi antarpengurus dalam memperkuat peran IPPNU sebagai organisasi pelajar putri Nahdlatul Ulama di Aceh.
Namun, pelaksanaan KONFERCAB turut mendapat catatan dari Ketua Pimpinan Wilayah (PW) IPPNU Aceh, Cut Nisa Fadila, khususnya berkaitan dengan aspek administrasi dua cabang persiapan yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Cut Nisa menjelaskan, berdasarkan administrasi organisasi yang dimiliki PW IPPNU Aceh, PC IPPNU Persiapan Aceh Utara dan PC IPPNU Persiapan Aceh Timur belum mengantongi Surat Keputusan (SK) Mandataris Ketua Cabang Persiapan dari PW IPPNU Aceh.
Menurutnya, SK Mandataris merupakan bagian penting dalam proses pembentukan dan penataan kelembagaan cabang persiapan. Kelengkapan tersebut diperlukan agar setiap aktivitas organisasi memiliki dasar administratif yang jelas serta sesuai dengan mekanisme dan ketentuan organisasi.
“Dua cabang persiapan ini masih memiliki kekurangan dalam aspek administrasi karena belum memiliki SK Mandataris dari PW IPPNU Aceh. Karena itu, kami meminta agar seluruh proses administrasi dapat dilengkapi dan mengikuti prosedur organisasi yang berlaku,” ujar Cut Nisa Fadila.
Ia menambahkan, penataan administrasi bukan dimaksudkan untuk menghambat proses kaderisasi maupun pengembangan organisasi di daerah. Sebaliknya, kelengkapan administrasi diperlukan untuk memberikan kepastian kelembagaan dan menjaga tertib organisasi.
“Kami tentu mendukung pengembangan IPPNU di Aceh Utara dan Aceh Timur. Namun, seluruh proses pembentukan cabang persiapan harus berjalan sesuai mekanisme agar ke depan tidak menimbulkan persoalan kelembagaan,” katanya.
Dengan adanya catatan tersebut, PW IPPNU Aceh meminta agar status dan keterlibatan dua cabang persiapan dalam agenda organisasi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sembari mendorong percepatan penyelesaian administrasi kelembagaan.
Sementara itu, KONFERCAB PC IPPNU Kota Lhokseumawe tetap menjadi ruang penting untuk membahas berbagai agenda organisasi, mulai dari penguatan kelembagaan, kaderisasi, pengembangan kapasitas pelajar putri, hingga peningkatan kontribusi IPPNU dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.
Dalam konteks kaderisasi, IPPNU memiliki posisi strategis dalam mempersiapkan generasi pelajar putri yang tidak hanya memiliki pemahaman keislaman dan ke-NU-an, tetapi juga mempunyai kapasitas intelektual, kepemimpinan, kreativitas, serta kepedulian terhadap persoalan sosial.
Karena itu, penguatan organisasi perlu berjalan seiring dengan pembenahan administrasi dan tata kelola kelembagaan. Konsolidasi yang sehat membutuhkan sinergi antara struktur organisasi, kader, dan seluruh pemangku kepentingan agar proses regenerasi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
KONFERCAB diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi internal sekaligus membangun kesamaan visi dalam mengembangkan IPPNU di Kota Lhokseumawe dan wilayah sekitarnya.
Perbedaan pandangan maupun catatan administratif dalam proses organisasi diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, dan mekanisme organisasi yang berlaku.
Dengan demikian, dinamika yang muncul tidak menjadi hambatan bagi kaderisasi, tetapi justru menjadi bagian dari proses pendewasaan organisasi menuju IPPNU yang semakin tertib, solid, progresif, dan mampu menjawab tantangan generasi muda.
