ACEH TIMUR | NANGGROE.MEDIA – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah kendala dalam pembangunan huntap komunal, terutama terkait kesiapan lahan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., saat meninjau pembangunan huntap di Gampong Kede Blang dan Gampong Meunasah Puuk, Kecamatan Idi Rayeuk, Senin (31/8/2026).
Untuk huntap in situ, sebanyak 2.033 unit akan dibangun di sejumlah kecamatan terdampak banjir.
Bupati mengatakan seluruh inventor dan vendor yang terlibat telah diarahkan untuk mempercepat pembangunan. Namun, percepatan tersebut harus tetap mengutamakan kualitas.
“Ini merupakan awal dan menjadi percontohan pembangunan huntap. Tidak berhenti di sini, pembangunan akan kita teruskan ke seluruh titik yang tersebar di berbagai kecamatan terdampak banjir,” ujarnya.
Pemkab Aceh Timur juga telah membentuk tim teknis untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan di lapangan.
“Tim teknis akan mengawasi seluruh pengerjaan pembangunan huntap di Aceh Timur. Kita ingin kualitas bangunan yang diterima masyarakat benar-benar sesuai dengan yang diharapkan,” tegasnya.
Sementara untuk huntap komunal, sejumlah lokasi masih menghadapi persoalan kesiapan lahan.
Di Kecamatan Idi Rayeuk, pemerintah daerah masih menunggu surat dari pemerintah pusat mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan lahan yang berkaitan dengan aset PJKA.
“Untuk huntap komunal memang masih ada beberapa kendala, terutama terkait lahan. Di Idi Rayeuk kita masih menunggu surat dari Jakarta mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan tanah kepada pemerintah. Setelah itu, lahan akan kita serahkan kepada masyarakat penerima huntap komunal,” jelas Al-Farlaky.
Kendala serupa juga masih ditangani di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Serbajadi dan Simpang Jernih.
Untuk pembangunan huntap di Lokop, pemerintah daerah menyebut penanganannya akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sementara pembangunan di Serbajadi akan melibatkan PKP bersama BNPB.
Di sejumlah kecamatan lainnya, pemerintah daerah juga telah mengarahkan pembangunan rumah contoh sebanyak 10 unit di setiap lokasi.
Rumah contoh tersebut diarahkan antara lain di Kecamatan Madat, Indra Makmur, Peureulak Barat, serta sejumlah kawasan di pesisir timur Aceh Timur.
Bupati menegaskan seluruh proses pembangunan akan terus dikawal agar masyarakat korban banjir dapat segera menempati rumah yang layak.
Pemerintah daerah juga berharap dukungan pemerintah pusat terus mengalir, terutama dalam penyelesaian persoalan lahan, pembangunan infrastruktur, serta pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.
