BANDA ACEH, NANGGROE.MEDIA | Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan Pemerintah Aceh akan menata kembali tambang ilegal serta memberi peringatan keras dan tegas kepada seluruh pelaku tambang ilegal di seluruh Aceh untuk segera mengeluarkan seluruh alat berat dari kawasan hutan.
Penegasan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Mualem itu usai mendengar pemaparan Ketua Panitia Khusus Tambang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tgk Anwar, setelah penandatanganan rancangan perubahan KUA dan PPAS 2025 di ruang rapat paripurna DPRA, Kamis (25/9/2025).
“Khusus tambang emas ilegal, saya beri waktu mulai hari ini. Seluruh tambang emas ilegal yang menggunakan alat berat harus segera mengeluarkannya dari hutan Aceh. Jika tidak, maka setelah dua minggu dari sekarang akan kita ambil langkah tegas,” tegas Mualem.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya upaya penertiban dan penataan tambang ilegal lainnya, karena aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak memberi manfaat bagi keuangan daerah maupun masyarakat Aceh.
“Segera akan kita keluarkan Instruksi Gubernur terkait penataan dan penertiban tambang ilegal. Nantinya, penataan ini akan diarahkan agar dapat dikelola masyarakat dan UMKM, atau melalui skema pengelolaan lainnya,” ujar Gubernur.
Gubernur mengungkapkan, Pemerintah Aceh telah mendata sedikitnya 1.630 sumur minyak yang tersebar di empat kabupaten, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen.
“Terhadap sumur minyak ilegal, Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten sudah melakukan upaya percepatan legalisasi agar dapat dikelola secara resmi oleh masyarakat melalui skema pertambangan rakyat,” jelas Mualem.
Tak hanya pertambangan ilegal, Gubernur menegaskan bahwa dirinya juga akan menertibkan seluruh aktivitas pertambangan di Bumi Serambi Mekah agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Insya Allah, demi rakyat kita akan terus berbenah. Semua ini untuk kepentingan Aceh, untuk kesejahteraan masyarakat Aceh,” pungkas Gubernur.
